Menurut Amrul, KPU Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan mengedepankan prinsip kemandirian, profesionalitas, dan integritas.
“Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih maupun calon pemilih,” ucap Amrul.
Ia menjelaskan, pendidikan pemilih tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih, tetapi juga mendorong kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu.
KPU Ponorogo, kata Amrul, melaksanakan pendidikan pemilih secara berkesinambungan dan tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu atau pemilihan.
“Pendidikan budaya demokrasi tidak berhenti pada masa pemilu. Kami ingin masyarakat terus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Amrul menilai pemilih pemula menjadi salah satu kelompok penting dalam program pendidikan pemilih. Karena itu, KPU Ponorogo terus mendorong sosialisasi dan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.
Program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.
Melalui Forum Konsultasi Publik, KPU Ponorogo berharap memperoleh masukan konkret dari masyarakat, sekolah, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki standar layanan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
KPU juga akan menggunakan hasil evaluasi dan masukan publik sebagai bahan untuk menyusun pola sosialisasi yang lebih efektif, terutama dalam menjangkau pemilih pemula dan masyarakat di wilayah yang tingkat partisipasinya masih rendah.
