Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah: Ketua PWI Ponorogo, Wartawan dengan sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo semestinya menjadi benteng terakhir masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Dari lembaga inilah fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dijalankan. Namun, fungsi pengawasan tersebut kini mendapat sorotan setelah lembaga legislatif Ponorogo terseret dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD periode 2023–2026 yang tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.
Kondisi tersebut menghadirkan ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi penggunaan anggaran publik justru menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan fasilitas dan anggaran bagi anggotanya sendiri.
Ibarat “pagar makan tanaman”, persoalan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas fungsi pengawasan internal DPRD, transparansi dalam penetapan hak keuangan anggota legislatif, serta sejauh mana kepentingan publik benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan anggaran.
Kasus ini tidak sekadar berbicara mengenai nominal uang yang diduga mengalami kelebihan pembayaran. Perkara tersebut juga menyentuh proses lahirnya kebijakan yang menjadi dasar pemberian tunjangan, mulai dari kajian nilai kewajaran hingga penetapan regulasi yang kemudian menjadi dasar pencairan anggaran.
Kasus Konkret Dugaan Mark-Up Tunjangan Perumahan
Kejari Ponorogo dalam penyidikan perkara tersebut telah menetapkan mantan Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, dan seorang oknum pejabat Sekretariat DPRD berinisial FS sebagai tersangka.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, terdapat dugaan intervensi terhadap hasil kajian appraisal yang menjadi dasar penentuan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD.
Kajian tersebut diduga diarahkan sehingga nilai tunjangan yang muncul berada di atas nilai kewajaran. Dugaan mark-up disebut mencapai sekitar 15 persen. Hasil kajian yang diduga telah mengalami intervensi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 111 Tahun 2022 yang mengatur pemberian tunjangan perumahan anggota DPRD.
Dengan demikian, persoalan hukum dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menerima uang, tetapi juga menyangkut proses bagaimana angka tunjangan tersebut ditentukan dan kemudian memperoleh legitimasi melalui regulasi daerah.
Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalan ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan proses administrasi dan regulasi untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pihak tertentu.
Potensi Kerugian Negara Capai Rp3,6 Miliar
Penyidikan Kejari Ponorogo memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3,6 miliar.
Perkara ini juga menyeret perhatian terhadap puluhan anggota dan mantan anggota DPRD yang diduga menerima kelebihan pembayaran tunjangan perumahan.
Hingga pertengahan Agustus 2026, Kejari Ponorogo telah menerima dan menyita pengembalian uang sekitar Rp3,037 miliar dari 34 orang. Jumlah tersebut berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan.
Sementara itu, objek pemeriksaan dalam perkara tersebut mencapai 55 orang, yang mencakup anggota DPRD aktif maupun mantan anggota DPRD periode 2019–2024.
Besarnya jumlah uang yang telah dikembalikan menunjukkan bahwa perkara ini memiliki cakupan yang cukup luas. Namun, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus persoalan hukum apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur pidana dan keterlibatan pihak tertentu dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Di titik inilah penegakan hukum perlu membedakan antara asset recovery atau pemulihan kerugian negara dengan pertanggungjawaban pidana. Pengembalian uang dapat membantu memulihkan keuangan negara, tetapi proses hukum tetap harus berjalan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kesalahan pidana dan sejauh mana perannya.
