Dengan adanya sidak tersebut, warga dan pihak sekolah kini menunggu tindak lanjut nyata, bukan sekadar janji. Sebab, gedung sekolah sudah dibongkar sejak Desember 2025, sementara anak-anak hingga kini masih harus belajar di ruang yang terbatas.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan di tingkat desa semestinya tetap memperhitungkan keberlangsungan fasilitas publik, terutama fasilitas pendidikan. Jangan sampai pembangunan koperasi berjalan, tetapi hak anak-anak mendapatkan ruang belajar yang layak justru terabaikan.
