Oleh : W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukanlah tiket untuk menjadi penguasa atas rakyat. Sebaliknya, jabatan itu merupakan amanah konstitusional untuk mewakili rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, penting untuk mengembalikan cara pandang terhadap lembaga legislatif, anggota DPR adalah wakil rakyat, bukan bos rakyat dan bukan pula juragan rakyat.
Mereka dipilih melalui pemilihan umum menggunakan suara rakyat. Setelah terpilih, mereka memperoleh fasilitas, tunjangan, dan penghasilan yang bersumber dari anggaran negara. Pada akhirnya, anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan berbagai sumber penerimaan negara.
Maka, secara moral dan politik, posisi anggota DPR seharusnya jelas, rakyat memberikan mandat, negara membiayai tugasnya, dan rakyat berhak menagih pertanggungjawabannya.
Bukan Rakyat yang Harus Takut kepada Wakilnya
Ada persoalan serius ketika hubungan antara wakil rakyat dan rakyat justru berubah menjadi hubungan antara penguasa dan yang dikuasai.
Rakyat datang menyampaikan aspirasi, tetapi diperlakukan seolah-olah sedang meminta belas kasihan. Kritik dianggap sebagai serangan. Pertanyaan publik dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Bahkan, dalam situasi tertentu, suara masyarakat seolah hanya diperlukan ketika masa kampanye tiba.
Padahal, mandat seorang anggota DPR tidak berhenti ketika surat suara dimasukkan ke dalam kotak pemilu. Mandat itu melekat selama masa jabatan.
Karena itu, seorang anggota DPR semestinya tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi juga hadir ketika rakyat membutuhkan pembelaan, pengawasan, dan penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi.
Rakyat tidak memilih tuan baru. Rakyat memilih orang yang dipercaya untuk memperjuangkan kepentingannya.
Digaji Negara, Bekerja untuk Rakyat
Penghasilan anggota DPR bukan alasan untuk menempatkan diri lebih tinggi daripada masyarakat.
Sebaliknya, penghasilan dan berbagai fasilitas yang diterima harus dipahami sebagai konsekuensi dari tanggung jawab jabatan.
Semakin besar fasilitas yang diterima, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawabannya.
Jabatan publik bukan ruang untuk mencari kemewahan pribadi, melainkan ruang pengabdian. Kursi parlemen bukan simbol kekuasaan tanpa batas, tetapi tempat menjalankan mandat rakyat.
Seorang anggota DPR semestinya mampu menjawab pertanyaan sederhana:
Untuk siapa saya bekerja? Jawabannya seharusnya tidak rumit. Untuk rakyat.
Bukan untuk kepentingan kelompok sendiri. Bukan untuk kepentingan segelintir elite. Bukan untuk kepentingan jaringan politik tertentu. Dan bukan pula untuk membangun jarak sosial antara pejabat dengan masyarakat yang memilihnya.
Kekuasaan Harus Diawasi
Demokrasi tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang terpilih otomatis menjadi benar.
Justru karena memperoleh kekuasaan melalui mandat rakyat, anggota DPR harus bersedia diawasi oleh rakyat.
Kritik publik merupakan bagian dari demokrasi. Media massa merupakan salah satu instrumen kontrol sosial. Organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan kelompok warga memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan wakilnya.
Tidak ada alasan bagi pejabat publik untuk alergi terhadap kritik sepanjang kritik tersebut disampaikan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, kritik seharusnya menjadi cermin.
Jika kebijakan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, DPR harus mendengarkan. Jika ada fasilitas atau anggaran yang dipersoalkan publik, harus dijelaskan secara terbuka. Jika ada dugaan penyimpangan, mekanisme hukum dan pengawasan harus berjalan.
Kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang mampu mempertanggungjawabkan dirinya kepada publik.
Jangan Terbalik, Wakil Bukan Penguasa
