Jika tidak segera diselesaikan, tarik-menarik kepentingan di tingkat kelembagaan berpotensi berimbas terhadap program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Publik pun kini menanti langkah Bupati Jeje dalam merespons aspirasi yang disebut datang dari delapan fraksi tersebut.
Apakah kepala daerah akan melakukan evaluasi terhadap jajaran birokrasi yang dianggap berkaitan dengan polemik TAPD-Banggar, atau memilih mempertahankan struktur yang ada sembari membenahi komunikasi antara eksekutif dan legislatif? Yang jelas, polemik TAPD dan Banggar KBB kini memasuki babak baru.
Persoalan yang awalnya berada di meja pembahasan anggaran mulai bergeser menjadi isu evaluasi pejabat tinggi birokrasi.
Jika benar delapan fraksi telah menyatukan sikap, keputusan Bupati Jeje terhadap posisi Sekda Ade Zakir dipastikan akan menjadi perhatian dalam menentukan arah hubungan Pemkab Bandung Barat dan DPRD ke depan.
