“Sebanyak 44 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan reses. Ikhtiar penyerapan aspirasi tersebut telah terhimpun secara komprehensif dan secara resmi kami sampaikan pada forum paripurna yang mulia ini,” kata Evi.
Evi menegaskan bahwa hasil penyerapan aspirasi pada Masa Sidang III memiliki peran strategis karena menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan DPRD dan pemerintah daerah dalam mempertajam arah pembangunan Kabupaten Ponorogo.
“Sebagai penutup rangkaian reses di Tahun Sidang 2025/2026, hasil penyerapan aspirasi pada Masa Sidang III ini memegang peranan yang sangat strategis. Jaringan suara rakyat ini menjadi bahan evaluasi penting sekaligus pijakan utama dalam mempertajam arah dan efektivitas pembangunan daerah agar senantiasa responsif, tepat sasaran, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Ponorogo,” jelasnya.
Berdasarkan hasil tatap muka dan dialog dengan masyarakat di berbagai daerah pemilihan, DPRD menghimpun aspirasi yang mengerucut pada sejumlah sektor prioritas.
1. Pemerataan dan Keberlanjutan Infrastruktur
Masyarakat menaruh perhatian besar terhadap pemerataan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Aspirasi tersebut mencakup perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan jembatan, serta peningkatan berbagai sarana yang menunjang konektivitas antarwilayah.
Evi mengatakan, masyarakat memandang infrastruktur yang andal sebagai urat nadi yang menentukan kelancaran mobilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Infrastruktur yang andal dinilai sebagai urat nadi yang sangat menentukan kelancaran mobilitas sosial dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Ponorogo,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan secara merata dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat masyarakat rasakan di seluruh wilayah Ponorogo.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Di sektor pendidikan, warga mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang layak, meningkatkan mutu tenaga pendidik, serta memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Sementara di bidang kesehatan, masyarakat meminta pemerintah mengoptimalkan pelayanan, memperluas pemerataan fasilitas kesehatan, dan mempermudah akses layanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pada bidang kesehatan, masyarakat mendesak optimalisasi pelayanan, pemerataan jangkauan fasilitas kesehatan, dan kemudahan akses layanan prima yang terjangkau bagi seluruh lapisan warga,” kata Evi.
3. Penguatan Pemberdayaan Sosial dan Kemasyarakatan
Aspirasi masyarakat juga mencakup penguatan program pemberdayaan sosial dan kemasyarakatan.
Masyarakat mendorong keberlanjutan berbagai program berbasis pemberdayaan sosial serta pengawalan yang konsisten terhadap kelompok-kelompok kemasyarakatan.
Evi menilai, program tersebut dapat memperkuat ketahanan sosial, menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan sosial.
“Kontinuitas program-program berbasis pemberdayaan sosial dan pengawalan secara konsisten terhadap kelompok kemasyarakatan efektif dalam membangun ketahanan sosial, menumbuhkan kemandirian ekonomi warga, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Evi berharap seluruh aspirasi yang telah DPRD himpun dapat menjadi pijakan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif dan berorientasi pada kemajuan daerah.
“Yang dirangkum dalam laporan ini diharapkan menjadi pijakan bersama bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif serta berorientasi pada kemajuan daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Ponorogo harus DPRD dan pemerintah daerah rancang secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan objektif masyarakat serta kemampuan daerah.
