Bagi mereka, ancaman pidana dalam pasal tersebut tidak hanya menyasar pembuat konten pertama, tetapi juga dapat menjerat pihak-pihak yang sekadar membagikan atau menyebarkan konten dalam diskursus akademik dan ruang publik.
Presiden dan Wakil Presiden Tidak Bisa Mengadu Atas Nama Jabatan
Dengan putusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat menggunakan kapasitas jabatannya untuk mengadukan masyarakat atas dugaan pencemaran atau penghinaan terhadap diri mereka.
MK menegaskan pengaduan atas pencemaran kehormatan, harkat, dan martabat presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan secara pribadi atau melalui kuasa hukum.
MK menilai pemerintah dan lembaga negara dalam negara hukum demokratis harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan pendapat masyarakat.
Sebab, rakyat merupakan pemegang kedaulatan sehingga suara dan aspirasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Hakim MK Adies Kadir menegaskan badan hukum tidak dapat menjadi pihak pengadu atau pelapor karena pencemaran hanya dapat diajukan kepada orang perorangan.
Berkaitan dengan pendirian tersebut, misalnya bagi presiden atau wakil presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya harus dipahami pula bahwa presiden atau wakil presiden bertindak sebagai pribadi atau personal.
Karena itu, ketika seseorang mencemarkan atau menghina kehormatan, harkat, dan martabat presiden atau wakil presiden, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan kapasitas jabatan presiden atau wakil presiden untuk mengadukan pencemaran atau penghinaan tersebut.
Dalam hal ini, pengaduan atas pencemaran atau penghinaan terhadap diri pribadi presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dan/atau melalui kuasa hukum atau advokat.
MK Tegaskan Pemerintah Harus Terbuka terhadap Kritik Rakyat
MK memastikan pendirian tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi pemerintah atau lembaga negara dalam penyelenggaraan negara.
Dalam batas-batas tertentu, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum demokratis berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan pendapat rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Adies juga memastikan bahwa mempertahankan substansi atau kemiripan substansi Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, dalam batas penalaran yang wajar, berpotensi mereduksi bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam pengertian yang sesungguhnya.
“Maka sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, suara atau aspirasi rakyat harus menjadi pedoman atau pemandu bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945,” jelasnya.
