Koalisi masyarakat sipil menilai angka tersebut terlalu rendah untuk menangani kejahatan ekonomi berskala besar. Mereka juga mengkhawatirkan aturan tersebut dapat menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah dalam perkara dengan nilai relatif kecil.
Di sisi lain, muncul pandangan bahwa batas nominal tersebut justru dapat memberikan ruang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaan melalui pemecahan aset.
Pemerintah dan Komisi III DPR RI menggunakan alasan efisiensi operasional dalam menetapkan batas tersebut. Penegak hukum membutuhkan biaya untuk melacak, menyita, menyimpan, dan memelihara aset. Biaya tersebut harus dipertimbangkan agar tidak lebih besar daripada nilai aset yang berhasil diselamatkan negara.
Namun, kritik masyarakat sipil menilai pertimbangan efisiensi tidak boleh mengalahkan tujuan utama pemberantasan korupsi.
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
DPR RI menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset selesai pada Desember 2026.
Koalisi masyarakat sipil terus mendorong DPR membuka dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara transparan agar publik dapat ikut mengawasi proses pembahasan.
RUU tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya negara mengambil kembali aset hasil tindak pidana sekaligus menutup ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan kekayaan.
Karena itu, pembentuk undang-undang perlu memastikan batas Rp100 juta tidak berubah menjadi celah bagi koruptor untuk memecah aset dan menyelamatkan hasil kejahatan.
Efektivitas RUU Perampasan Aset pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kewenangan negara untuk merampas harta, tetapi juga pada kemampuan aturan tersebut menelusuri hubungan antara aset, pemilik, transaksi, dan tindak pidana.
