JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Pers akan mempertemukan seluruh organisasi konstituennya untuk membahas mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN), termasuk kemungkinan perubahan format pelaksanaannya mulai 2027.
Dewan Pers mengambil langkah tersebut setelah menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen selama 2026. Dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan mengirimkan surat yang berisi pertanyaan, pandangan, serta usulan mengenai tata kelola HPN pada masa mendatang.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan pihaknya ingin menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai HPN melalui dialog yang terbuka dan melibatkan seluruh unsur pers nasional.
“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.
Muncul Dua Usulan Penyelenggaraan HPN
Sejumlah konstituen menyampaikan usulan berbeda kepada Dewan Pers. Salah satu konstituen menawarkan diri untuk menangani penyelenggaraan HPN 2027.
Konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers mengambil posisi sebagai penanggung jawab HPN. Dalam skema tersebut, seluruh konstituen Dewan Pers akan menggelar rangkaian kegiatan secara bersama-sama.
Para pengusul mengaitkan pandangan tersebut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Keppres itu menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, tetapi tidak menunjuk secara spesifik organisasi atau lembaga tertentu sebagai penyelenggara.
Komaruddin menilai perbedaan usulan tersebut tidak perlu berkembang menjadi perselisihan antarelemen pers. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan menyusun kesepakatan bersama.
“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” kata Komaruddin.
Masuk Agenda Pleno Dewan Pers
Persoalan HPN menjadi salah satu agenda dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.
Melalui rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menindaklanjuti surat dan aspirasi dari para konstituen dengan mengadakan forum bersama. Forum itu nantinya membahas mekanisme penyelenggaraan HPN secara menyeluruh.
Dewan Pers juga merencanakan penyusunan usulan perubahan terhadap Keppres Nomor 5 Tahun 1985.
Rencana tersebut muncul karena dasar pertimbangan Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih merujuk pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.
Saat ini, sistem kehidupan pers nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan Pers menjalankan salah satu fungsi penting dalam pelaksanaan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Presiden juga menetapkan anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden.
Dewan Pers Dorong Kesepakatan Bersama
Komaruddin menegaskan Dewan Pers tidak ingin menjadikan pembahasan HPN sebagai arena untuk menentukan pihak yang paling berhak mengelola peringatan tersebut.
“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegasnya.
