31 Tahun Bekerja & Dituntut 3 Tahun 10 Bulan, Eko Yuwono Minta Majelis Hakim Bebaskan Dirinya

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Terdakwa Eko Yuwono meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membebaskannya dari seluruh dakwaan.
Permintaan itu disampaikan tim penasihat hukum dalam nota pembelaan atau pledoi, pada persidangan perkara Nomor 1055/Pid.B/2026/PN.Sby, Rabu (2/9).
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Eko dengan pidana penjara 3 tahun 10 bulan. Ia didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 486 KUHP.
Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum yang dipimpin Andry Ermawan, S.H. dkk, pembela menilai tuntutan JPU belum menggambarkan rangkaian perkara secara utuh.
Eko disebut telah bekerja selama lebih dari 31 tahun di PT IMSI, sejak 1993 hingga 2024. Perkara tersebut bermula dari kebijakan operasional bengkel yang dikenal dengan istilah Reaktivasi.
Menurut tim hukum, Reaktivasi dilakukan untuk mengantisipasi kedaluwarsa Paket Hemat atau Free Service pelanggan.
Klaim dimasukkan lebih awal dalam sistem agar hak pelanggan tetap dapat digunakan ketika mereka datang ke bengkel setelah masa berlaku paket berakhir.
Kebijakan itu juga dikaitkan dengan target kedatangan unit yang harus dicapai Eko sebagai Service Manager. Pembela menegaskan tidak ada niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri atau menguasai barang perusahaan.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keberadaan sparepart. Tim hukum menyebut saksi internal audit PT IMSI mengakui bahwa sejumlah sparepart berkode Reaktivasi masih ditemukan dalam kondisi tersegel di gudang perusahaan setelah Eko diberhentikan.
Fakta tersebut, menurut pembela, menjadi alasan bahwa tidak ada bukti kuat sparepart dibawa keluar perusahaan untuk kepentingan pribadi Eko.
Tim hukum juga membantah dugaan penjualan sparepart hasil Reaktivasi kepada Toko Bravo. Transaksi dengan toko tersebut disebut merupakan jual beli resmi yang tercatat dalam sistem perusahaan, dilengkapi invoice dan dikirim menggunakan kendaraan perusahaan.
Pembela turut mempertanyakan dasar penghitungan kerugian. Dalam pledoi disebutkan JPU menguraikan kerugian sekitar Rp3,069 miliar.
Setelah dikaitkan dengan pemotongan Total Performance Bonus (TPB), angka yang disebut sebagai kerugian PT IMSI menjadi sekitar Rp1,942 miliar.
Tim hukum menilai kerugian perusahaan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
“Apakah kerugian tersebut secara langsung dan pasti disebabkan oleh perbuatan pidana terdakwa?” menjadi salah satu pokok pertanyaan dalam pledoi.
Pembela juga menyoroti penerapan pasal KUHP baru terhadap peristiwa yang disebut berlangsung sejak Desember 2022 hingga Oktober 2024. Mereka meminta majelis menguji aspek asas legalitas, lex certa, lex stricta, dan non-retroaktif.
Atas seluruh argumentasi tersebut, tim penasihat hukum meminta Eko dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Mereka meminta terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Jika majelis hakim berpendapat lain, pembela meminta masa kerja Eko selama 31 tahun, belum pernah dihukum, sikap kooperatif, serta klaim tidak menikmati keuntungan pribadi dijadikan pertimbangan yang meringankan. ANto