SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Praktik dugaan perjokian untuk meloloskan calon mahasiswa ke fakultas kedokteran mulai terungkap di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Enam terdakwa diduga terlibat dalam rangkaian upaya memasukkan seorang calon mahasiswa ke perguruan tinggi tanpa mengikuti proses seleksi sebagaimana mestinya.
Kasus tersebut disidangkan Rabu (2/9/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reiyan Novandana yang diwakili Jaksa Estik Dilla membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Pujiono.
Enam terdakwa masing-masing Nehemia Raphael Susanto, I Komang Parama Panditha Putra, Praditya Irgy Fahrezy, Bayu Priagung Hamengku Wicaksono, Darmawan Prasetyo, dan Drg. Moh. Ikhwanuddin.
Dalam dakwaan, jaksa mengungkap perkara bermula dari permintaan Roni Zulkarnain kepada Ikhwanuddin untuk membantu anaknya masuk Fakultas Kedokteran melalui jalur belakang.
Pertemuan kemudian dilakukan di rumah Ikhwanuddin pada November 2025. Jaksa menyebut dalam pertemuan itu dibahas sejumlah kampus di Malang, termasuk Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang.
Tak hanya kampus, tarif masuk juga disebut dibicarakan. Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya, tarif yang ditawarkan mencapai Rp800 juta. Sedangkan Universitas Negeri Malang disebut Rp700 juta.
Calon mahasiswa akhirnya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Dalam dakwaan, Roni disebut kemudian menyerahkan uang muka Rp300 juta kepada Ikhwanuddin melalui transfer rekening BCA.
Proses selanjutnya melibatkan terdakwa lain. Darmawan disebut meneruskan formulir dan data calon mahasiswa kepada Bayu. Bayu kemudian menghubungi I Komang untuk mencari bantuan meloloskan calon mahasiswa melalui jalur UTBK-SNBT 2026 tanpa mengikuti tes, dengan menggunakan jasa joki.
Jaksa kemudian mendakwa keenam terdakwa dengan sejumlah pasal alternatif, antara lain Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, seluruh uraian mengenai keterlibatan para terdakwa, tarif, pembayaran, nama perguruan tinggi, hingga dugaan penggunaan joki tersebut masih merupakan materi dakwaan jaksa dan belum menjadi fakta hukum yang terbukti.
Persidangan selanjutnya akan menguji keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan untuk membuktikan dugaan tindak pidana tersebut. ANto
