JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang memegang tanggung jawab pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027 hingga Rabu malam (2/9/2026).
Sejumlah anggota Dewan Pers menyampaikan kepastian tersebut usai menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang. Pertemuan itu memfasilitasi PWI yang memaparkan kesiapan mereka menjadi pelaksana HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan bahwa lembaganya belum mengambil keputusan akhir terkait HPN 2027. Menurut Abdul Manan, Dewan Pers menggunakan pertemuan tersebut untuk mendengarkan pandangan PWI mengenai aspirasi konstituen lainnya. PWI sebelumnya absen dalam rapat pembahasan HPN. Dalam pemaparannya, PWI tetap merasa sebagai lembaga yang paling berhak menyelenggarakan HPN karena kaitan sejarah organisasi. Meski begitu, PWI berjanji akan melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.
“Pangkal soalnya ada di sini. Meskipun HPN memakai tanggal lahir PWI, perayaan ini seharusnya milik seluruh komunitas pers. Karena itu, semua pihak mesti menjalankan HPN bersama-sama tanpa monopoli satu organisasi,” ujar Abdul Manan.
Ia menambahkan, lembaga dengan otoritas lebih besar seperti Dewan Pers lebih tepat menjadi penanggung jawab HPN. Abdul Manan memahami keinginan PWI untuk mempertahankan status quo. Namun, mayoritas konstituen Dewan Pers menginginkan perubahan karena pelaksanaan HPN selama ini belum memenuhi harapan mereka.
Agenda HPN yang terus didominasi satu organisasi memicu keengganan konstituen lain untuk terlibat. Kondisi yang berlangsung puluhan tahun ini berisiko mengikis makna HPN. PWI menganggap Keputusan Presiden (Keppres) HPN sebagai basis legalitas mereka. Padahal, Keppres tersebut sekadar menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional tanpa memberikan mandat pelaksana kepada organisasi tertentu.
Melihat kondisi ini, anggota Dewan Pers mengusulkan revisi Keppres HPN. Langkah revisi dapat mencakup perubahan tanggal atau perjelas ketentuan lembaga penanggung jawab.
“Dewan Pers akan melanjutkan diskusi dengan konstituen lain sebelum mengambil keputusan akhir melalui rapat pleno,” kata Abdul Manan.
Anggota Dewan Pers lainnya, Muhammad Jazuli dan Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si., turut menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai penanggung jawab panitia maupun lokasi HPN 2027. Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengonfirmasi bahwa pihaknya mendengarkan paparan PWI terlebih dahulu sebelum membuka ruang bicara dengan seluruh konstituen.
Dukungan AMSI untuk Usulan SMSI
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika (Bli Komang) memperkuat keterangan tersebut. Usai berdiskusi dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, Bli Komang meminta jajaran PWI bersabar menunggu jadwal rapat bersama seluruh konstituen.
Di sisi lain, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno pada Rabu malam (2/9/2026) dan merumuskan usulan agar Dewan Pers menyelenggarakan HPN 2027 di Jakarta.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah agar menahan diri, menghindari hoaks, serta menunggu keputusan resmi Dewan Pers.
Mengenai usulan HPN 2027 di Jakarta, Bli Komang menyatakan kesiapan AMSI untuk mendukung langkah SMSI tersebut.
Hingga kini, forum resmi Dewan Pers bersama seluruh konstituen menjadi kunci utama untuk menentukan lokasi dan pelaksana HPN 2027 secara terbuka dan transparan.
