Hari pun mendorong agar pengawasan terhadap SPPG menggunakan pendekatan berbasis risiko.
SPPG yang pernah memiliki catatan pelanggaran higiene, persoalan distribusi, keluhan penerima manfaat atau terlibat dalam dugaan kejadian keracunan harus mendapatkan pengawasan lebih ketat dibandingkan SPPG dengan tingkat kepatuhan tinggi.
Pemeriksaan, tambah Hari, juga harus dilakukan secara acak dan berkala, bukan baru bergerak setelah muncul korban. Sedikitnya terdapat lima titik yang harus diperketat, yakni bahan baku, proses memasak, suhu makanan, pengemasan dan distribusi.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kualitas bahan makanan dan air, kebersihan dapur, pemisahan bahan mentah dan matang, higiene petugas, kondisi peralatan, waktu produksi hingga konsumsi serta kebersihan kendaraan distribusi.
“Yang diperiksa bukan hanya dokumennya. Yang
paling penting adalah apakah standar keamanan pangan benar-benar dijalankan di lapangan,” tegasnya.
Usul “Lampu Merah” untuk SPPG Bermasalah
Untuk memperkuat pengawasan, Fraksi PDIP Jatim mendorong penerapan sistem rating atau traffic light SPPG.
SPPG dengan kinerja baik masuk kategori hijau dan menjalani pengawasan rutin. SPPG yang memiliki temuan pelanggaran ringan masuk kategori kuning dan wajib melakukan perbaikan.
Sementara SPPG dengan pelanggaran serius atau terbukti menimbulkan kejadian luar biasa dapat masuk kategori merah dan dihentikan sementara sesuai ketentuan.
Sistem tersebut dinilai dapat membuat pengawasan lebih terukur sekaligus memberikan konsekuensi yang jelas kepada pengelola.
Sanksi Jangan Berhenti pada Teguran
Evaluasi, lanjut Hari, harus diikuti mekanisme sanksi yang tegas dan berjenjang. Pelanggaran ringan dapat dikenai teguran dan kewajiban perbaikan. Pelanggaran berulang dapat berujung pembinaan khusus hingga penghentian sementara.
Sedangkan pelanggaran berat yang terbukti membahayakan penerima manfaat harus dapat berujung pada penghentian kerja sama atau pencabutan kewenangan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada kelalaian serius yang menyebabkan korban, pertanggungjawabannya harus jelas. Sanksi bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi memberikan efek jera dan memastikan pengelola SPPG bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerima manfaat,” katanya.
Dengan jumlah mencapai 4.340 SPPG, penguatan sumber daya manusia juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Setiap SPPG idealnya memiliki petugas yang bertanggung jawab khusus terhadap food safety dan memiliki kewenangan menghentikan distribusi jika ditemukan indikasi makanan tidak aman.
“Lebih baik menghentikan satu distribusi daripada membiarkan makanan bermasalah dikonsumsi ratusan anak,” ujar Hari.
SPPG juga perlu menerapkan pencatatan setiap batch makanan, mulai dari bahan baku, proses produksi, waktu memasak, suhu, pengemasan hingga distribusi.
Selain itu, sampel makanan setiap menu dan batch wajib disimpan sesuai prosedur keamanan pangan. Sampel tersebut penting untuk membantu investigasi apabila terjadi dugaan keracunan.
Sekolah juga harus memiliki jalur pelaporan cepat. Jika makanan berbau, berubah warna, kemasan rusak atau muncul keluhan kesehatan dari sejumlah siswa setelah mengonsumsi menu yang sama, distribusi maupun konsumsi dari batch tersebut harus dapat segera dihentikan.
Fraksi PDIP Jatim, kata Hari, juga mendorong adanya dashboard pengawasan SPPG Jawa Timur yang diperbarui secara berkala. Dashboard tersebut setidaknya memuat jumlah SPPG aktif, status sertifikasi, hasil pemeriksaan, temuan pelanggaran, SPPG yang disuspend, status perbaikan, SPPG yang kembali beroperasi hingga kejadian keamanan pangan.
Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih transparan. DPRD juga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif berdasarkan data.
Menurut Hari, ada tiga agenda utama yang harus segera dilakukan. Pertama, evaluasi total. Setiap dugaan keracunan harus diinvestigasi hingga akar persoalannya ditemukan.
