Berton mengatakan pemerintah juga memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
“Pemerintah daerah bersama BPBD dan unsur terkait perlu memastikan jalur evakuasi, titik kumpul, sarana komunikasi, serta kebutuhan dasar masyarakat siap digunakan apabila terjadi perubahan aktivitas yang membutuhkan evakuasi,” kata Berton.
BNPB Minta Masyarakat Tidak Sebarkan Informasi yang Belum Terverifikasi
BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan patroli di sekitar kawasan yang masuk zona bahaya. Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat maupun wisatawan memasuki radius terlarang.
Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi arahan petugas di lapangan. BNPB mengingatkan warga tidak perlu mendekati gunung api hanya untuk menyaksikan atau merekam erupsi.
Selain itu, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu potensi tsunami. Penyebaran informasi tanpa dasar dapat memicu kepanikan dan mengganggu upaya penanganan bencana.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, kewaspadaan harus berjalan bersama ketenangan. Masyarakat cukup mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari PVMBG, BNPB, BPBD, serta pemerintah daerah,” ujar Berton.
BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait akan terus mengikuti perkembangan Gunung Anak Krakatau. PVMBG juga melakukan evaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu jika menemukan perubahan signifikan pada aktivitas maupun morfologi gunung api.
Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, BNPB, pemerintah daerah, dan lembaga kebencanaan terkait.
