Selain infrastruktur jalan, Fraksi PDIP menyoroti persoalan kawasan kumuh di Jawa Timur yang masih mencapai sekitar 6.497,76 hektare.
Dewanti menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan atau perbaikan rumah.
Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) harus terintegrasi dengan pembangunan sanitasi, air minum dan drainase.
“Rutilahu tidak cukup hanya memperbaiki rumah secara fisik, tetapi juga harus memperbaiki kualitas lingkungan permukiman,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemprov Jatim memperbaiki basis data penerima bantuan agar intervensi pemerintah tidak tumpang tindih dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Dewanti juga mendorong Pemprov Jatim menyusun road map energi terbarukan, memperluas pemanfaatan PLTS Atap, memperketat pengawasan pertambangan, memperbaiki pengelolaan sampah serta memperkuat pengendalian pencemaran.
Menurutnya, program lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan.
Setiap program harus memiliki indikator hasil yang jelas. Ukurannya bukan hanya jumlah kegiatan dan besarnya anggaran yang terserap, tetapi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Sektor transportasi juga menjadi perhatian. Kebutuhan sekitar 200 palang pintu perlintasan kereta api dinilai membutuhkan skala prioritas.
Dewanti mendorong perlintasan dengan volume kendaraan tinggi, frekuensi kereta tinggi dan memiliki riwayat kecelakaan mendapatkan prioritas penanganan.
Jangan Sampai Rp1,23 Triliun Berujung SILPA
Dewanti kembali mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak menjadikan serapan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan P-APBD 2026.
Dengan waktu yang tersisa sekitar empat bulan, pekerjaan yang belum siap secara teknis jangan dipaksakan hanya demi mengejar serapan.
Sebab, pelaksanaan yang terburu-buru berisiko membuat kualitas pekerjaan tidak optimal, proyek tidak selesai atau bahkan anggaran kembali menjadi SILPA.
“Keberhasilan P-APBD 2026 tidak boleh diukur hanya dari tingginya persentase serapan,” tandasnya. Nang
