JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mulai Senin, 7 September 2026, seluruh satuan pendidikan di Jakarta menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai upaya mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik. Kondisi kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menjaga keselamatan warga sekolah.
PJJ diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pemprov DKI menyatakan kebijakan tersebut bersifat antisipatif dan akan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi lingkungan serta informasi dari instansi terkait.
“Ini adalah langkah antisipatif dalam melindungi anak-anak dari paparan abu vulkanik. Kesehatan anak menjadi prioritas kami, karena mereka termasuk ke dalam golongan rentan,” demikian informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @dkijakarta, Minggu (6/9/2026).
Selama pembelajaran dilakukan dari rumah, sekolah diminta memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.
Sekolah juga diharapkan aktif berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid mengenai jadwal, materi, tugas, serta mekanisme pelaksanaan pembelajaran.
WFH Tidak Diberlakukan Secara Umum
Di tengah kebijakan PJJ, Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak menerapkan Work From Home (WFH) secara umum bagi seluruh pekerja maupun perkantoran di ibu kota.
Dengan demikian, aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dunia usaha, dan perkantoran tetap berjalan. Penyesuaian sistem kerja dapat dilakukan secara internal oleh masing-masing kementerian, lembaga, instansi, maupun perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan operasional.
Pengelola perkantoran juga diimbau memperhatikan keselamatan pekerja, terutama apabila kualitas udara mengalami penurunan. Sejumlah langkah seperti mengurangi kegiatan luar ruangan, menyediakan masker, mengatur jam kerja, hingga menerapkan sistem kerja fleksibel dapat dipertimbangkan sesuai kondisi masing-masing.
Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan
Pemprov DKI turut meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan paparan abu vulkanik. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih.
Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker yang sesuai. Aktivitas di ruang terbuka yang tidak mendesak juga sebaiknya dikurangi ketika kondisi udara memburuk.
Apabila abu vulkanik mulai masuk ke permukiman, masyarakat dapat menutup pintu dan jendela serta segera membersihkan endapan abu di lingkungan sekitar dengan cara yang aman.
Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan kondisi erupsi dan kualitas udara di Jakarta diharapkan dipantau melalui informasi resmi pemerintah dan lembaga berwenang.
Penerapan PJJ menjadi langkah pemerintah untuk menjaga kegiatan pendidikan tetap berlangsung sekaligus menekan risiko kesehatan akibat potensi paparan abu vulkanik.
Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan kondisi dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan situasi di lapangan serta rekomendasi dari instansi terkait.
