SURABAYA KANALINDONESIA COM : Tidak ada 1 pun anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim hadir dalam Rapat Paripurna yang mengagendakan Pembacaan Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027, Kamis (10/9/2026).
Pemandangan ini menjadi menarik karena disaat para wakil rakyat sedang membahas kepentingan masyarakat Jatim, semua anggota Fraksi Partai Demokrat justru memilih absen.
Padahal Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hadir dalam rapat dengan sejumlah agenda strategis ini.
Pemandangan ini menjadi semakin menarik sebab secara struktur Emil Dardak yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026-2031, justru hadir dalam rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jatim.
Dalam catatan absensi yang dibacakan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman 11 anggota Fraksi Demokrat masuk dalam yang tidak hadir dalam paripurna tersebut.
“Dari total 119 anggota DPRD Jatim, hanya 67 anggota yang hadir, sedangkan 52 anggota dinyatakan tidak hadir,” kata Syamsiar Aulia Rahman.
Ketidak hadiran Fraksi Demokrat itu. menjadi salah satu fraksi yang mencolok karena seluruh anggotanya absen alias tak hadir. Informasi yang disampaikan dalam rapat menyebutkan, para anggota Fraksi Demokrat tidak hadir karena sedang melaksanakan bimbingan teknis (bimtek).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, saat dikonfirmasi mengenai alasan seluruh anggota fraksinya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, hingga berita ini ditulis hanya direspon lewat Whatsapp.
“WA dulu, ada tamu. Semua naik kereta, ini OTW. PD (anggota Fraksi Demokrat, red) takut naik pesawat. Dimaklumi, Bimtek dan ada kejadian Krakatau,” balasnya.
Melihat dari kadar Paripurna ini harusnya tidak bisa diabaikan sebab sangat penting menyangkut pembahasan anggaran untuk kepentingan masyarakat di Jawa Timur tahun 2027 yaitu penyampaian Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, paripurna juga membahas penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terkait Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Agenda berikutnya juga menyangkut pembahasan Raperda tentang Obat Bahan Alam dan Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi, termasuk tanggapan dan/atau jawaban fraksi atas pendapat gubernur.
Tak hanya itu, rapat paripurna intern dijadwalkan membahas penjelasan pengusul terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal dan Pengembangan Hilirisasi Peternakan.
Dalam Paripurna, ini Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur bergantian dengan Gubernur Khofifah dalam membacakan Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Secara rinci sejumlah fraksi juga tercatat tidak hadir dalam jumlah besar. Rinciannya, Fraksi PKB 13 anggota, PDIP 5 anggota, Gerindra 10 anggota, Golkar 5 anggota, Demokrat 11 anggota, NasDem 5 anggota, PKS 1 anggota, serta PPP-PSI 2 anggota. Sementara Fraksi PAN hadir seluruhnya.
Dengan demikian, total ketidakhadiran mencapai 52 dari 119 anggota DPRD Jatim dengan fenomena Fraksi Demokrat sebagai fraksi yang semua anggotanya memilih absen di Paripurna karena kegiatan partai di tengah tingginya kepentingan agenda paripurna, terutama pembahasan awal APBD Jatim 2027,
Kontrasnya pun terlihat jelas yakni ketua partai hadir, tetapi 11 legislator dari fraksinya absen bersamaan. Nang
