JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Penyidikan dugaan korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Lampung memasuki fase penting. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan uang tunai dalam jumlah fantastis yang diduga berkaitan dengan perkara pengelolaan kawasan hutan untuk aktivitas perkebunan.
Tak tanggung-tanggung, uang yang disita mencapai Rp1.003.184.000.000 atau lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang dalam mata uang Amerika Serikat sebesar USD166.000.
Barang bukti tersebut diperlihatkan Kejagung dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan uang tersebut disita dari PT PSMI melalui salah seorang pegawainya berinisial PRL.
“Uang yang di depan ini sebesar Rp1.003.184.000.000 dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui Saudara PRL, yaitu pegawai PT PSMI,” ujar Saiful.
Menurut Saiful, penyerahan uang tersebut berkaitan dengan kesiapan perusahaan apabila dalam proses penyidikan nantinya ditemukan adanya kerugian keuangan negara.
Meski demikian, Kejagung belum berhenti pada penyitaan uang tersebut. Penyidik masih mendalami keseluruhan konstruksi perkara, termasuk menelusuri asal-usul dana, proses pemanfaatan kawasan hutan, hingga pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kegiatan tersebut.
Dugaan Penyimpangan Kawasan Hutan
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan tebu pada areal yang berada dalam pengelolaan PT Inhutani V.
Kejagung menduga terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Karena itu, penyidik kini menelusuri berbagai aspek, mulai dari proses perizinan, status dan pemanfaatan lahan, kegiatan perkebunan, hingga mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana.
Besarnya uang yang berhasil diamankan menjadi salah satu titik penting dalam pengembangan penyidikan.
Penyidik perlu memastikan apakah dana tersebut berkaitan langsung dengan potensi kerugian negara, hasil dari kegiatan yang diduga melawan hukum, atau memiliki keterkaitan lain dengan konstruksi perkara.
Tak Menutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain
Kejagung juga masih membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila penyidik menemukan bukti baru.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terus dilakukan untuk mengurai hubungan antara pengelolaan kawasan hutan, aktivitas perkebunan, serta aliran dana yang kini menjadi barang bukti.
Dengan nilai uang yang mencapai lebih dari Rp1 triliun ditambah USD166 ribu, perkara tersebut berpotensi menjadi salah satu kasus dugaan korupsi pengelolaan sumber daya alam dengan nilai yang signifikan.
Namun, Kejagung masih harus memastikan secara hukum keterkaitan uang tersebut dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Penyidik Jampidsus terus menghitung potensi kerugian keuangan negara sekaligus mengumpulkan bukti untuk memperjelas siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kawasan hutan yang merupakan aset negara sekaligus memiliki fungsi ekologis dan ekonomi strategis. Pengungkapan aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah lanjutan penyidikan.
