SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Komposisi Badan Anggaran
Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalami reposisi. Kali ini terjadi di Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang secara mengejutkan mengganti Ketua Fraksinya, Rofik sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan digantikan oleh Nurul Huda. Pergantian ini dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (14/9/2026) yang artinya secara sah Rofik bukan lagi anggota Banggar.
Reposisi tercatat menarik karena biasanya Ketua Fraksi seolah otomatis adalah anggota Banggar. Yang unik lainnya Nurul Huda adalah anggota Fraksi PPP-PSI yang baru masuk pada periode ini. Berbeda dengan Rofik yang sudah beberapa periode sebagai Anggota DPRD Jatim. Reposisi Rofik juga merubah “tradisi” ketua fraksi pasti anggota Banggar
posisi instrumen krusial penganggaran tersebut hampir selalu diisi oleh para pimpinan fraksi. Secara kebijakan anggaran ketua Fraksi “sangat berkuasa” mengatur plot anggaran di DPRD Jatim bersama Ketua fraksi, dan Pimpinan Dewan. Sehingga tidak heran Keputusan ini menjadi sorotan mengingat peran vital dan komposisi eksklusif alat kelengkapan tersebut dalam tata kelola keuangan daerah.
Apakah ini “kode” akan ada reposisi lanjutan di tubuh Fraksi PPP-PSI, layak untuk dinantikan.
Berdasarkan ketentuan kedewanan, Banggar memegang sejumlah tugas dan wewenang strategis, mulai dari memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD kepada Gubernur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tak hanya itu, Banggar juga berwenang memberikan masukan atas Raperda APBD, APBD Perubahan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyempurnakan Raperda berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, hingga memberi masukan kepada Pimpinan DPRD terkait penyusunan anggaran internal dewan.
Selain pergeseran pada Fraksi PPP-PSI, perombakan juga menyasar utusan dari Fraksi PAN. Khusnul Aqib kini turut duduk di Badan Musyawarah (Banmus), menggantikan M Heri Romadhon yang digeser untuk mengisi posisi anggota di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, kali ini memang salah satu agendanya yakni Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Masa Jabatan 2024–2029. Deni menjelaskan bahwa rotasi keanggotaan ini merupakan respons resmi pimpinan dewan atas usulan yang diajukan oleh internal fraksi melalui surat resmi.
“Ini menindaklanjuti surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 18 Agustus 2026 Nomor: 72/F-PAN/DPRD/JATIM/VIII/2026 perihal Perubahan AKD, dan surat dari Fraksi PPP-PSI tanggal 18 Agustus 2026 Nomor: 42/F-PPP-PSI/DPRD/JATIM/VIII/2026 perihal Perubahan AKD,” kata Deni.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) telah mematangkan jadwal pengesahan ini sejak akhir bulan lalu.
“Maka Badan Musyawarah pada tanggal 31 Agustus yang lalu telah menetapkan jadwal Rapat Paripurna Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Untuk itu, guna memenuhi ketentuan tertib administrasi, kami persilakan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Keputusan Pimpinan DPRD,” tutur Deni.
Sekretaris DPRD Jatim, Ali Kuncoro, kemudian berdiri membacakan satu per satu rancangan Surat Keputusan (SK) di podium. Berdasarkan pembacaan lampiran SK tersebut, posisi Rofik di Banggar resmi digantikan oleh Nurul Huda, pada nomor urut 60. Sementara Rofik kini digeser untuk menguatkan Banmus di nomor urut 61.
Pembacaan dokumen Keputusan DPRD tersebut ditutup dengan penegasan status legalitas administrasi oleh Sekwan.
