CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Antrean warga yang mendatangi kantor kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon untuk mempertanyakan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian DPRD Kota Cirebon.
Warga datang karena merasa status desil yang tercantum dalam data pemerintah belum menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan warga yang ingin mendapatkan status desil lebih rendah.
Menurutnya, banyaknya pengaduan justru perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah terhadap akurasi data sosial ekonomi yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan dan berbagai kebijakan pemerintah.
“Meningkatnya warga Kota Cirebon yang mendatangi kelurahan, Dinsos, Disdukcapil maupun BPS karena merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya harus dibaca sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah,” kata Rinna, Rabu (16/9/2026).
Politisi PAN itu mengatakan, pemerintah memang perlu menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data tidak secara otomatis mengubah atau menurunkan status desil seseorang.
Namun, penjelasan tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Pemerintah tetap harus memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Rinna memahami bahwa penentuan desil dilakukan melalui pengolahan data dengan metodologi tertentu. Karena itu, perubahan status tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengajuan keberatan warga.
Meski demikian, ia meminta pemerintah menyediakan mekanisme yang memungkinkan setiap keberatan diperiksa secara objektif dan transparan.
“Kalau data adalah dasar negara memberikan bantuan, perlindungan sosial, dan intervensi kebijakan, maka kesalahan data bukan persoalan kecil. Salah data bisa berarti salah sasaran dan berpotensi menghilangkan hak warga yang sebenarnya membutuhkan,” ujarnya.
Jangan Sampai Warga Dipingpong
Rinna meminta Pemerintah Kota Cirebon mengambil peran lebih aktif dalam menangani pengaduan masyarakat terkait DTSEN.
Menurutnya, Dinsos, Disdukcapil, kecamatan, dan kelurahan perlu memiliki kanal pengaduan serta mekanisme verifikasi yang jelas, cepat, dan terukur.
Setiap keberatan warga harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kondisi faktual di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hasil verifikasi tersebut harus menjadi dasar dalam proses pemutakhiran data.
“Jangan sampai rakyat dipingpong dari kelurahan ke Dinsos, dari Dinsos ke BPS, sementara persoalan substantifnya tidak pernah selesai,” tegasnya.
Ia menilai DTSEN seharusnya tidak hanya dipahami sebagai basis data nasional. Data tersebut juga harus mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat hingga tingkat daerah, termasuk Kota Cirebon.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Rinna juga meminta Pemkot Cirebon membuka data mengenai penanganan pengaduan masyarakat terkait status desil.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan jumlah warga yang mengajukan keberatan, jumlah pengaduan yang telah diverifikasi, jumlah warga yang mengalami perubahan status, serta jumlah warga yang berpotensi kehilangan akses bantuan akibat ketidaktepatan data.
“Jangan jadikan kalimat ‘pemutakhiran tidak otomatis menurunkan desil’ sebagai tameng birokrasi. Yang dituntut masyarakat bukan sekadar penurunan desil, tetapi keadilan data,” katanya.
Rinna menegaskan, kualitas data memiliki kaitan langsung dengan ketepatan kebijakan pemerintah. Karena itu, persoalan ketidaksesuaian data DTSEN perlu ditangani melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebab ketika data salah, kebijakan bisa salah. Dan ketika kebijakan salah sasaran, rakyatlah yang pertama kali menanggung akibatnya,” pungkasnya.
