BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperketat pengawasan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan menghasilkan hunian yang lebih aman serta sehat.
Komitmen itu ditunjukkan Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail yang turun langsung meninjau pengerjaan Rutilahu di kawasan kumuh Desa Mandalawangi, Kecamatan Cikalongwetan.
Mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail, Asep melihat secara langsung perkembangan pembangunan rumah warga penerima manfaat di Kampung Warung Domba, RT 01/RW 03. Dua rumah yang menjadi lokasi peninjauan di antaranya milik Ajang Saepudin dan Endang Sutardi.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan bukan hanya untuk melihat progres fisik pembangunan. Pemkab Bandung Barat ingin memastikan program yang telah dianggarkan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Asep menegaskan, rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki kaitan erat dengan kualitas hidup keluarga. Karena itu, pembangunan Rutilahu harus dikawal sejak proses pengerjaan hingga selesai agar hasilnya sesuai dengan tujuan program.
“Mewakili Bapak Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail dan Pemkab Bandung Barat, hari ini kami turun langsung ke Kampung Warung Domba, Desa Mandalawangi, untuk memantau pengerjaan program Rutilahu. Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Asep.
Menurutnya, hunian yang aman, sehat dan didukung sanitasi yang memadai tidak hanya memberikan kenyamanan bagi keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hunian yang layak, aman, dan sehat adalah hak dasar seluruh warga Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Pada APBD Tahun Anggaran 2026, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan bantuan Rutilahu untuk 367 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 unit berada di kawasan kumuh, sementara 249 unit lainnya berada di luar kawasan kumuh.
Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Asep juga memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat dan warga sekitar yang ikut terlibat dalam proses pengerjaan. Menurutnya, dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong menjadi kekuatan penting agar pembangunan berjalan lancar.
“Keberhasilan program pemerintah tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dukungan pemerintah desa dan masyarakat juga sangat penting, terutama dalam menjaga semangat gotong royong,” katanya.
Pemkab Bandung Barat selanjutnya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program Rutilahu yang telah dialokasikan pada 2026.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan 367 unit rumah tersebut berjalan tepat sasaran, transparan dan akuntabel, serta dapat diselesaikan sesuai target.
Pemkab berharap program tersebut tidak berhenti pada perbaikan bangunan semata. Lebih dari itu, rumah yang telah diperbaiki diharapkan mampu memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman dan nyaman sehingga berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat.
