PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Persoalan perubahan desil menjadi salah satu keluhan masyarakat yang diterima Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari, saat reses di Kabupaten Pamekasan.
Warga mempertanyakan perubahan posisi desil dalam data sosial ekonomi, terutama ketika perubahan tersebut terjadi sementara kondisi ekonomi keluarga mereka dirasakan masih relatif sama.
Hj. Ansari mengatakan, persoalan tersebut perlu dilihat secara serius karena data sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran program pemerintah.
“Kalau ada masyarakat yang menyampaikan desilnya berubah sementara kondisi ekonominya tidak banyak berubah, tentu ini harus kita lihat kembali. Perlu ada verifikasi supaya data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Ansari.
Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu hal yang terus mendapat perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI.
Ansari mengatakan, pemerintah perlu memastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan memiliki mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan apabila terdapat ketidaksesuaian.
“Data masyarakat tidak boleh berhenti pada pendataan awal. Harus terus diperbarui sesuai kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Ia menyebut aspirasi warga Pamekasan tersebut akan menjadi catatan dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat nasional.
Menurut Ansari, persoalan desil harus dilihat tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat ketika data tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
“Masukan dari masyarakat ini akan kami tampung. Kami akan melihat bagaimana persoalan ini bisa menjadi bahan dalam pengawasan Komisi VIII,” katanya.
Ia berharap pembenahan data dilakukan dengan melibatkan proses verifikasi yang baik sehingga perubahan kategori masyarakat dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang terukur.
Reses, kata Ansari, menjadi salah satu ruang bagi DPR untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Yang disampaikan masyarakat harus menjadi bahan bagi kami. Karena dari daerah seperti inilah kita bisa melihat persoalan yang terjadi secara langsung,” pungkasnya.
