MAGETAN, KANALINDONESIA.COM: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan sekitar 240 data penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk kategori anomali dalam proses pemutakhiran data. Dari penelusuran tersebut, Dinsos juga menemukan dua aparatur sipil negara (ASN) yang masih tercatat dalam data penerima bansos, sehingga petugas melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmy Kurniarto mengatakan, anomali tersebut muncul setelah pihaknya mencermati perubahan nilai desil penerima bantuan yang mengalami kenaikan atau penurunan cukup signifikan.
“Desil anomali itu ada 240-an. Anomali itu desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun dan selisihnya bisa tiga atau empat. Itu kan anomali,” kata Elmy, Kamis (24/9/2026).
Menurut Elmy, perubahan nilai desil tidak serta-merta menunjukkan kesalahan dalam pendataan. Dinsos tetap harus mencocokkan informasi dalam sistem dengan kondisi sosial ekonomi penerima di lapangan.
Karena itu, Dinsos Magetan menandai data yang mengalami perubahan mencolok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kemudian mengecek kondisi masing-masing penerima sekaligus menelusuri penyebab perubahan data tersebut.
“Makanya itu kita tandai orangnya. Kita minta teman-teman menemukan, coba cek,” ujar Elmy.
Dua ASN Masih Masuk Data Penerima
Selain menemukan ratusan data anomali, proses pemutakhiran juga mengungkap adanya dua ASN yang masih tercatat sebagai penerima bansos.
Kedua orang tersebut sebelumnya memang masuk dalam data penerima bantuan. Namun, keduanya kemudian berstatus ASN setelah pengangkatan pada Oktober 2025. Perubahan status tersebut belum langsung tercermin dalam sistem pendataan penerima bantuan.
Temuan itu menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pembaruan administrasi dalam sistem.
Dinsos Magetan karena itu perlu melakukan pencocokan data secara berkala agar perubahan status penerima segera tercermin dalam basis data bantuan sosial.
Data Bansos Harus Terus Dimutakhirkan
Elmy menjelaskan, sistem pendataan menggunakan informasi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan pekerjaan, pendapatan, status keluarga, maupun kondisi lainnya dapat memengaruhi posisi seseorang dalam kelompok desil.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan data lama dalam menentukan penerima bantuan. Verifikasi lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Jika petugas menemukan ketidaksesuaian, Dinsos dapat melakukan pembaruan berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah mencegah bantuan sosial salah sasaran.
Bukan Langsung Berarti Data Salah
Dinsos Magetan menegaskan bahwa status anomali tidak otomatis berarti penerima melakukan kesalahan atau tidak lagi berhak memperoleh bantuan.
Perubahan nilai desil bisa muncul karena adanya informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu, petugas harus memeriksa kondisi penerima terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terhadap data tersebut.
Dengan pola verifikasi itu, pemerintah dapat membedakan antara perubahan kondisi sosial ekonomi yang wajar dengan data yang memang membutuhkan koreksi.
Pemutakhiran data juga menjadi penting karena bantuan sosial menyangkut anggaran negara dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Dinsos Magetan kini melanjutkan pemeriksaan terhadap data yang ditandai anomali. Hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk memperbaiki data penerima sehingga penyaluran bansos berikutnya semakin sesuai dengan kondisi dan kriteria yang berlaku.
