Selain Kemendagri, Aliansi juga berencana mendatangi KPK. Menurut Agung, pihaknya akan menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran dan aset daerah untuk kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang.
“Kami tidak mengatakan seseorang bersalah. Yang kami minta adalah kalau ada indikasi penyimpangan, silakan KPK atau aparat yang berwenang melakukan penelusuran. Kalau tidak ada masalah, tentu harus dibuktikan juga. Yang penting semuanya transparan,” jelasnya.
Agung memastikan aksi akan dilakukan dengan membawa tuntutan yang lebih terarah dan melibatkan massa lebih besar.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Bandung Barat membutuhkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kami tidak ingin aksi ini berhenti hanya pada seremoni, kemudian persoalannya kembali dilupakan,” pungkas Agung.
