BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Data yang ada mencatat sedikitnya 15.279 unit rumah membutuhkan penanganan di berbagai wilayah KBB.
Di tengah besarnya kebutuhan tersebut, kemampuan anggaran daerah pada 2026 baru memungkinkan pemerintah menangani sekitar 367 unit rumah.
Kondisi itu membuat Pemkab Bandung Barat tidak hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah kini berupaya membuka berbagai sumber pembiayaan agar penanganan rumah warga dapat dilakukan lebih luas.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Pemkab telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat untuk penanganan 2.451 unit rumah. Pengajuan tersebut saat ini masih dalam proses.
Selain mengejar dukungan pemerintah pusat, Pemkab juga memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kita juga terus membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR. Sejumlah dukungan melalui skema seperti itu telah direalisasikan di beberapa wilayah,” kata Jeje, Sabtu (26/9/2026).
BUPATI TURUN LANGSUNG
Upaya percepatan tidak hanya dilakukan melalui rapat dan pengajuan anggaran. Jeje turun langsung melihat kondisi rumah warga yang sebelumnya telah diusulkan mendapatkan bantuan.
Dalam kunjungannya, Bupati mendatangi rumah Nonoh Rohanah (86) di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, serta rumah Rustandi di Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat.
Kedua warga tersebut diketahui telah masuk dalam pengajuan program perbaikan Rutilahu melalui pemerintah desa dan dinas terkait sejak beberapa tahun lalu. Namun, bantuan belum dapat direalisasikan karena masih terdapat persoalan administratif.
Di rumah Nonoh, misalnya, kendala berkaitan dengan status kepemilikan tanah. Rumah yang ditempati perempuan lanjut usia tersebut berdiri di atas lahan milik keponakannya.
Persoalan itu kemudian dibahas bersama keluarga. Hasil musyawarah menyepakati bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada Nonoh. Selanjutnya, proses hibah akan dituangkan dalam dokumen resmi yang diketahui pemerintah desa.
Setelah persoalan legalitas lahan tersebut rampung, bantuan material dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dapat segera diproses untuk memperbaiki rumah.
Jeje meminta jajaran perangkat daerah tidak membiarkan persoalan administratif berlarut-larut.
“Saya meminta agar prosesnya dikawal dan dipercepat, terlebih memasuki musim penghujan, rumah mereka harus sudah selesai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perbaikan tidak dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban program. Rumah yang dibangun harus benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
PENGAJUAN SEJAK 2023
Persoalan serupa ditemukan pada rumah Rustandi. Pengajuan bantuan Rutilahu disebut telah dilakukan sejak 2023. Namun, ketika pengajuan dilakukan, lahan tempat rumah berdiri belum berstatus sebagai milik pribadi sehingga proses bantuan tidak dapat dilanjutkan.
Kini kondisi tersebut telah berubah. Rustandi telah memiliki tanah pribadi yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah.
Jeje pun meminta dinas terkait segera menuntaskan kelengkapan administrasi sehingga pembangunan rumah dapat segera diproses.
Menurutnya, kasus seperti yang dialami Nonoh dan Rustandi menunjukkan bahwa percepatan program Rutilahu bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Persoalan administrasi dan status lahan juga perlu segera diselesaikan agar bantuan yang tersedia tidak terhambat.
TAK BISA HANYA ANDALKAN APBD
Dengan jumlah kebutuhan mencapai 15.279 unit, Pemkab Bandung Barat menghadapi tantangan besar untuk mempercepat pengurangan jumlah Rutilahu.
