PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara dugaan korupsi Tunjangan Perumahan (TP) DPRD Ponorogo.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata mengatakan, hasil penghitungan kerugian negara tersebut hingga kini belum final. Kejari berharap laporan dari BPKP dapat selesai pada Oktober 2026.
“Untuk laporan hasil dari kalkulasi kerugian negaranya belum final. Tapi informasinya mudah-mudahan di bulan Oktober bulan depan bisa sudah selesai,” kata Ugra kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Menurut Ugra, hasil penghitungan BPKP menjadi bagian penting dalam proses penyidikan perkara Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo. Sementara proses penyidikan tetap berjalan melalui pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Di tengah menunggu hasil penghitungan BPKP, Kejari Ponorogo juga memanggil sembilan anggota DPRD yang belum mengembalikan kerugian negara terkait perkara tersebut.
Surat panggilan kepada sembilan anggota DPRD itu telah dikirim penyidik pada Jumat (25/9/2026). Pemanggilan dilakukan secara bertahap.
Pada Senin (28/9/2026), tiga anggota DPRD memenuhi panggilan penyidik. Selain itu, dua orang dari Sekretariat DPRD (Setwan) Ponorogo juga hadir di Kejari untuk dimintai keterangan.
“Untuk yang hari ini ada lima orang saksi,” ujar Ugra.
Ugra membenarkan bahwa sembilan anggota DPRD yang dipanggil merupakan pihak yang hingga kini belum mengembalikan kerugian negara.
“Ya, itu yang diperiksa. Ada sembilan anggota yang belum mengembalikan,” katanya.
Hingga Senin (28/9/2026), Kejari Ponorogo belum menerima pengembalian kerugian negara dari sembilan anggota DPRD tersebut.
Ugra mengatakan, Kejari akan menyampaikan informasi secara resmi apabila terdapat pengembalian.
“Sementara belum secara resminya. Kalau ada pengembalian, kami pasti press release,” jelasnya.
Kejari Ponorogo memastikan perkara dugaan korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo masih dalam proses penyidikan. Selain menunggu hasil penghitungan BPKP, penyidik masih memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan perkara.
“Masih berproses,” tegas Ugra.
Hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP nantinya akan menjadi salah satu bagian dalam proses penyidikan Kejari Ponorogo untuk menentukan besaran kerugian negara dalam perkara Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo.
