PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Ponorogo, Rabu (30/9/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno. Dalam rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para asisten, serta camat se-Kabupaten Ponorogo itu, DPRD juga menyetujui Perubahan Ketiga atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp2.130.387.615.683,69, setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD menjadi Rp2.131.487.615.683,69.
Artinya, terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp1,1 miliar.
Sementara belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp2.185.149.593.765,76, setelah pembahasan menjadi Rp2.186.249.593.765,76, atau bertambah Rp1,1 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp96.717.215.522,07, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.955.238.440. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp54.761.978.082,07.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta seluruh alat kelengkapan DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
Menurut Lisdyarita, pembahasan Raperda Perubahan APBD tidak hanya menyangkut kerangka angka, tetapi juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dan sinergi antara legislatif dengan eksekutif.
“Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan seluruh alat kelengkapan DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, serta perhatian dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Lisdyarita dalam sambutannya.
Ia mengatakan, berbagai masukan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026.
“Persetujuan bersama yang kita capai pada hari ini merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya kesamaan komitmen antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” ujarnya.
Lisdyarita menegaskan, persetujuan bersama tersebut bukan akhir dari proses penganggaran. Setelah tahapan persetujuan, pemerintah daerah masih harus menindaklanjuti proses penetapan dan pelaksanaan Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya segera menindaklanjuti perubahan anggaran yang telah disepakati.
Setiap program dan kegiatan, kata dia, harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Lisdyarita.
Ia menyebut sejumlah sektor yang harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Lisdyarita juga mengingatkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran terus diperkuat. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian target kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Marilah kita menjadikan APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang semakin merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo,” katanya.
Selain menyepakati Perubahan APBD 2026, DPRD dan Pemkab Ponorogo juga menyetujui Perubahan Ketiga atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
Melalui perubahan tersebut, terdapat dua Raperda yang ditambahkan ke dalam Propemperda 2026.
