SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi C yang juga Ketua FPKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati menegaskan dukungan atas terbentuknya Biro Pengelolaan BUMD dah BLUD) yang bertugas khusus menangani BUMD di Jatim.
Menurut Lilik ini akan menjadi harapan besar untuk Jatim bisa lebih memiliki inovasi dalam meraup PAD lewat Perusahaan plat merah ini.
Lantas apa langkah kongkrit agar harapan ini bisa diwujudkan, Politisi perempuan asal Surabaya ini mengingatkan adanya rekomendasi Pansus BUMD yang sudah disampaikan oleh DPRD Jatim kepada Gubernur Jatim. Dengan rekomendasi ini lanjut Lilik, Biro BUMD-BLUD ini punya pijakan jelas dalam melangkah mengelola dan membina BUMD
“Kalau ingin kongkrit ya jadikan rekomendasi Pansus BUMD sebagai pijakan awal. Apalagi kan Biro ini juga merupakan langkah Gubernur menjalankan rekomendasi itu, yaitu adanya Badan yang khusus menangani BUMD,” kata Lilik dikonfirmasi, Rabu (30/9/2026).
Lilik mengatakan dengan BP BUMD BLUD akan jadi specifik menangani seperti hasil study banding dengan provinsi lain seperti Jakarta, Jawa Tengah dan Jogjakarta, dimana disana ditangani oleh Badan yang khusus tangani BUMD. Namun Lilik mengingatkan SDM dari Biro yang dibentuk harus lah paham dengan visi besar Biro ini
“Saya berharap SDM nya nanti yang paham kemana arahnya BUMD dikembangkan, yang harus paham bisnis sehingga selaras dengan rekomendasi Pansus BUMD,” tambahnya.
Selain SDM, tentu adalah mengevaluasi dan memetakan kondisi BUMD agar bisa dikategorikan kondisinya, termasuk mencari solusi yang dihadapi BUMD saat ini.
“Dalam pansus itu kan jelas, mulai punishment dan reward. Termasuk soal kondisi kesehatan BUMD, soal KPI, permodalan, output penambahan modal, dan aset aset yang harus dibereskan di BUMD yang masih belum clear sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan jadi beban BUMD terkait pajak dan lain lain. Ini jadi PR awal Biro ini,” kata Lilik.
Karenanya, Komisi C kata Lilik akan berkoordinasi dengan Biro baru ini untuk melangkah jelas, dan memastikan apa yang di Rekomendasikan oleh Pansus BUMD benar-benar dilaksanakan.
“Dari evaluasi di Komisi C, segara menyelesaikan rekomendasi yang kemarin dilimpahkan Pansus ke KomisiC. Rekomendasi yang lain terkait kinerja ini yang harus kita singkronisasi, agar Biro ini jadi efektif dan sesuai dengan harapan,” pungkasnya.
Fokus Utama 8 Rekomendasi Pansus BUMD 2026
Penerapan KPI Berbasis Outcome
• Mengubah Key Performance Indicator (KPI) direksi dari sekadar formalitas administratif menjadi target nyata berbasis hasil dan pencapaian dividen.
• Menindak tegas atau mengevaluasi direksi/komisaris yang gagal memenuhi target kinerja.
Restrukturisasi dan Penataan Portofolio Aset
• Mengoptimalkan aset-aset besar milik BUMD yang selama ini bernilai tinggi namun minim kontribusi pendapatan.
• Menata ulang atau menutup unit usaha serta anak perusahaan yang tidak produktif dan membebani keuangan.
Evaluasi Rangkap Jabatan & Plt. Berkepanjangan
• Menyoroti indikasi rangkap jabatan direksi yang tidak sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
• Mendesak pengisian posisi pelaksana tugas (Plt.) direksi yang terlalu lama agar segera definitif demi kepastian kepemimpinan.
Penguatan Fungsi Pembinaan Lembaga Khusus
• Mendorong pembentukan lembaga atau badan khusus di bawah eksekutif yang fokus membina, mengawasi, dan mengevaluasi portofolio BUMD secara sistemik. Nang
