PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama DPRD menambah dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Kedua Raperda tersebut masing-masing mengatur tentang Desa dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
Penambahan dua Raperda itu menjadi bagian dari persetujuan Perubahan Ketiga atas Propemperda Tahun 2026 yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu (30/9/2026).
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, dua Raperda tersebut resmi ditambahkan ke dalam Propemperda 2026.
“Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Ketiga atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, maka dilaksanakan penambahan dua Raperda ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026,” kata Lisdyarita dalam sambutannya.
Dua regulasi tersebut dinilai akan menjadi bagian dari agenda legislasi daerah yang perlu ditindaklanjuti melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Selain agenda Propemperda, rapat paripurna juga membahas dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.
Lisdyarita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan alat kelengkapan DPRD, yang telah mengikuti rangkaian pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Menurutnya, proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD telah menghasilkan berbagai masukan, saran, koreksi serta rekomendasi yang menjadi bagian dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026.
Perubahan APBD Bertambah Rp1,1 Miliar
Dalam kerangka angka yang disampaikan Lisdyarita, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2.131.487.615.683,69.
Angka tersebut bertambah Rp1,1 miliar dari rencana awal sebesar Rp2.130.387.615.683,69.
Sementara belanja daerah setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD menjadi Rp2.186.249.593.765,76, atau bertambah Rp1,1 miliar dari rencana sebelumnya sebesar Rp2.185.149.593.765,76.
Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp96.717.215.522,07 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.955.238.440. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp54.761.978.082,07.
Lisdyarita Ingatkan OPD Soal Manfaat Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Lisdyarita meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti Perubahan APBD yang telah disepakati.
Ia menekankan agar pelaksanaan program tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan kinerja dan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Lisdyarita, sejumlah sektor seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Ia juga meminta pengendalian dan pengawasan anggaran terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala OPD serta jajaran camat se-Kabupaten Ponorogo.
Setelah laporan Panitia Khusus DPRD disampaikan dan mendapat persetujuan secara mufakat, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama Perubahan APBD 2026 dan Nota Kesepakatan Perubahan Ketiga Propemperda 2026. (ADV)
