PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp105 miliar untuk menangani 82 titik ruas jalan.
Percepatan pekerjaan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Pemkab Ponorogo juga menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar melalui perubahan anggaran untuk menangani sejumlah ruas jalan tambahan.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan pemerintah daerah harus menyesuaikan program perbaikan jalan dengan waktu pelaksanaan agar pekerjaan dapat selesai sesuai ketentuan.
“Memang kita ini geraknya agak cepat. Karena itu, untuk beberapa pekerjaan yang masuk perubahan, benar-benar kami sesuaikan dengan jadwal. Kalau memang tidak bisa mencapai waktunya, saya tidak mau melanjutkan karena khawatir pekerjaannya tidak selesai,” kata Lisdyarita.
Menurutnya, Pemkab Ponorogo berharap kondisi cuaca mendukung sehingga pekerjaan fisik, terutama perbaikan jalan, dapat berjalan lancar. Pemerintah juga memasukkan program revitalisasi sejumlah sekolah dalam pekerjaan yang harus dikejar pelaksanaannya.
“Semoga ini bisa berjalan lancar, tidak hujan, sehingga jalan-jalan bisa kami perbaiki, termasuk revitalisasi sekolah-sekolah,” ujarnya.
Tambahan 10 Miliar untuk Ruas Jalan
Lisdyarita menjelaskan, selain anggaran sekitar Rp105 miliar untuk 82 titik, Pemkab Ponorogo memperoleh tambahan sekitar Rp10 miliar melalui perubahan anggaran untuk menangani sejumlah ruas jalan tambahan.
Beberapa ruas yang masuk dalam rencana pekerjaan antara lain Jalan Ahmad Yani dan sejumlah ruas lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan.
Ruas Jalan Batara Katong juga disebut masuk dalam program melalui perubahan anggaran. Pemerintah daerah tetap mempertimbangkan waktu pengerjaan sebelum memastikan seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan.
“Di perubahan itu sekitar Rp10 miliar untuk ruas-ruas tambahan, tetapi tetap mempertimbangkan waktu pengerjaannya,” kata Lisdyarita.
Pemerintah juga menerima aspirasi dari masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Ngrayun, terkait kebutuhan perbaikan jalan. Pemkab memastikan usulan tersebut tetap menjadi perhatian, namun pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan anggaran dan waktu pengerjaan.
BTT untuk Antisipasi Bencana
Selain persoalan kerusakan jalan, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan anggaran tidak terduga ketika terjadi bencana alam, termasuk kerusakan jembatan dan infrastruktur lainnya.
Lisdyarita mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Ketika ada perbaikan jalan, kemudian ada permasalahan jembatan yang putus atau terjadi bencana alam, itu yang kadang membuat kita bingung karena anggaran BTT. Alhamdulillah, penambahannya disetujui,” jelasnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemkab Ponorogo berharap penanganan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal sekaligus tetap mampu merespons kebutuhan akibat bencana.
Lisdyarita juga menyampaikan apresiasi karena proses pembahasan dan pelaksanaan agenda pemerintahan, termasuk paripurna, dapat berjalan lancar.
“Alhamdulillah masyarakat juga senang. Intinya, terima kasih, hari ini semua untuk acara paripurna berjalan lancar,” katanya.
Sementara itu, Sekda Ponorogo Agus Sugiarto menjadi bagian penting dalam penyiapan teknis penganggaran dan pelaksanaan program infrastruktur melalui perubahan APBD. Namun, kutipan langsung Agus belum terdapat dalam transkrip yang diberikan sehingga tidak dicantumkan sebagai kutipan langsung untuk menjaga akurasi pemberitaan.
Program perbaikan 82 titik jalan tersebut kini memasuki tahap pelaksanaan dengan tantangan utama berupa keterbatasan waktu pengerjaan dan kondisi cuaca. Pemerintah daerah harus memastikan pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (ADV)
