PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Ponorogo kini dituntut memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar menghasilkan kinerja dan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu (30/9/2026).
Lisdyarita menegaskan, persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD bukanlah akhir dari proses penganggaran. Setelah kesepakatan tercapai, seluruh perangkat daerah harus segera menindaklanjutinya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bukanlah merupakan akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi landasan bagi tahapan selanjutnya dalam penetapan dan pelaksanaan Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lisdyarita.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya memastikan setiap program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Menurut Lisdyarita, ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari seberapa besar anggaran terserap. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menunjukkan target kinerja serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kita juga harus terus memperkuat pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi terutama pada pencapaian target kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lisdyarita menekankan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah kebutuhan strategis masyarakat.
Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD menjadi Rp2.131.487.615.683,69, atau meningkat Rp1,1 miliar dari rencana awal.
Sementara belanja daerah menjadi Rp2.186.249.593.765,76, juga mengalami peningkatan Rp1,1 miliar dari rancangan sebelumnya.
Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp96.717.215.522,07, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.955.238.440, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp54.761.978.082,07.
Lisdyarita menyebut angka-angka tersebut merupakan hasil proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Berbagai masukan, saran, koreksi dan rekomendasi DPRD menjadi bagian dari penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno tersebut sekaligus menjadi momentum penandatanganan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2026.
Lisdyarita memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta seluruh alat kelengkapan DPRD, atas proses pembahasan yang telah dilakukan.
Ia menilai persetujuan tersebut mencerminkan sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam memperbaiki kualitas perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
“Persetujuan bersama yang kita capai pada hari ini merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya kesamaan komitmen antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” jelasnya.
Selain Perubahan APBD, rapat paripurna juga menyepakati Perubahan Ketiga Propemperda 2026. Dalam perubahan tersebut, dua Raperda baru dimasukkan, yakni Raperda tentang Desa dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
Seluruh rangkaian persetujuan tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
