JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian. Sejumlah pejabat tinggi Polri dikabarkan mendapat penugasan baru di luar struktur kepolisian, salah satunya Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang disebut-sebut dipersiapkan untuk memimpin Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN).
Informasi mengenai posisi tersebut beredar pada Kamis (1/10/2026), di tengah perubahan sejumlah jabatan strategis pemerintahan dan institusi negara. Suara.com melaporkan Dedi Prasetyo disebut akan memimpin BRAN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo.
Jika terealisasi, penugasan tersebut akan menjadi babak baru dalam perjalanan karier Dedi yang selama puluhan tahun lebih banyak berkutat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dedi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990. Ia memulai kariernya di wilayah hukum Polda Jawa Timur dan kemudian menjalani berbagai penugasan, baik di bidang operasional maupun pendidikan kepolisian.
Perjalanan kariernya terus berkembang. Dedi pernah dipercaya menjadi Kapolsek Deket pada 1992 dan kemudian menjabat Kasat Reskrim Polres Lamongan pada 1993.
Ia juga pernah mendapat penugasan di Akademi Kepolisian Semarang sebagai Komandan Pleton Taruna dan Komandan Kompi Taruna. Setelah kembali ke kewilayahan, Dedi dipercaya menjabat Kapolsek Serpong pada 1997.
Pengembangan kompetensi kemudian dilanjutkan melalui pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) hingga menyelesaikan pendidikan tersebut pada 1999.
Karier Dedi di tingkat pusat juga semakin menonjol. Ia pernah menjabat Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia dan kemudian dipercaya menduduki posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Pada Agustus 2025, Dedi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) menggantikan Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang memasuki masa purnatugas.
Penunjukan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Dedi kemudian resmi dilantik sebagai Wakapolri pada 16 Agustus 2025.
Peralihan dari pucuk pimpinan Polri ke sektor reforma agraria akan membawa Dedi pada bidang yang memiliki persoalan kompleks, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, redistribusi lahan hingga kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah.
Momentum tersebut datang tidak lama setelah DPR RI bersama pemerintah mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada 22 September 2026.
Pengesahan regulasi tersebut menjadi landasan baru bagi penyelenggaraan reforma agraria. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah aturan turunan, termasuk regulasi mengenai peta jalan reforma agraria serta struktur kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Dengan lahirnya regulasi baru itu, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk menerjemahkan kebijakan reforma agraria ke dalam program yang dapat menyelesaikan persoalan pertanahan secara konkret.
Di sisi lain, rekam jejak Dedi di bidang keamanan, pengawasan, manajemen sumber daya manusia dan birokrasi menjadi bagian dari latar belakang yang kini dikaitkan dengan kemungkinan penugasannya di lembaga baru tersebut.
Catatan kekayaan
Selain perjalanan karier, profil Dedi juga pernah menjadi perhatian melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Data LHKPN yang diberitakan sejumlah media mencatat total kekayaan Dedi sebesar sekitar Rp13,04 miliar untuk periode 2025. Nilai tersebut mencakup sejumlah aset, antara lain tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta kas dan setara kas.
Sementara laporan LHKPN periode 2024 yang diberitakan saat Dedi ditunjuk sebagai Wakapolri mencatat kekayaannya sebesar Rp11,17 miliar. Perbedaan angka tersebut berkaitan dengan periode pelaporan yang berbeda.
