SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Penerapan restorative justice (RJ) terhadap delapan orang yang diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika menuai tanda tanya dari praktisi hukum Iwan Hardianto, SH.MH.
Sorotan Iwan terutama tertuju pada dasar penghentian atau penyelesaian perkara apabila dalam proses penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup. Ia mempertanyakan apakah perkara dapat begitu saja diarahkan ke mekanisme RJ hanya dengan alasan barang bukti narkotika yang ditemukan berada di bawah batas tertentu.
“Merujuk pada barang bukti atau register barang bukti yang kosong. Berdasarkan KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi,” ujar Iwan, Kamis (1/10/2026).
Karena itu, menurut Iwan, perlu dijelaskan secara terang bagaimana posisi perkara delapan orang tersebut. Terlebih apabila penyidik telah memiliki lebih dari satu alat bukti dalam proses penanganannya.
“Pertanyaannya, kalau sudah ada dua alat bukti, apakah semudah itu RJ dilakukan?” tegasnya.
Iwan juga menyoroti apabila hasil pemeriksaan urine menunjukkan seseorang positif menggunakan narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut justru harus dijelaskan secara hukum dalam menentukan langkah berikutnya.
“Maka menurutku kalau sudah tes urine dan dinyatakan positif pengguna, maka sulit untuk RJ,” katanya.
Ia menjelaskan, sejak berlakunya KUHP baru pada Januari 2026, kebijakan penegakan hukum di Indonesia memang semakin mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Namun, menurut dia, konteks pengguna narkotika yang diposisikan sebagai korban lebih tepat diarahkan pada pemulihan melalui rehabilitasi.
“Pengguna narkoba kini diprioritaskan untuk dipulihkan melalui rehabilitasi oleh negara karena diposisikan sebagai korban, bukan kriminal yang harus memenuhi isi lembaga pemasyarakatan,” ujarnya.
Namun demikian, Iwan menilai publik tetap perlu mendapatkan penjelasan mengenai konstruksi hukum yang digunakan penyidik dalam perkara tersebut.
Apalagi, dalam pemeriksaan disebutkan tiga dari delapan orang yang diamankan berstatus sebagai wakil rakyat dari salah satu kabupaten di Jawa Timur.
Menurut Iwan, status tersebut tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum. Justru karena menyangkut pejabat publik, transparansi mengenai alat bukti, hasil tes urine, barang bukti, serta dasar penerapan RJ menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus.
Sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya memastikan perkara delapan orang tersebut diproses sesuai prosedur.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi menyebut barang bukti yang ditemukan berada di bawah batas yang menjadi rujukan dalam penanganan perkara narkotika.
“Kami proses restorative justice untuk delapan pelaku ini. Kami pastikan semua kami proses sesuai prosedur,” terang Hadi.
Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan. Sebab, menurut Iwan, persoalan tidak berhenti pada berapa jumlah barang bukti yang ditemukan. Ada aspek pembuktian dan status hukum masing-masing orang yang juga harus dijelaskan.
“Kalau memang pengguna dan korban penyalahgunaan, mekanisme pemulihannya harus jelas. Tetapi kalau sudah ada alat bukti yang sah, termasuk hasil pemeriksaan yang menunjukkan penggunaan narkotika, dasar penerapan RJ juga harus dijelaskan secara terang,” pungkasnya. (SNT)
