Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Fuad Benardi Minta BP BUMD BLUD Diisi Orang yang Kompeten dan Figur dari Luar ASN

Fuad Benardi Minta BP BUMD BLUD Diisi Orang yang Kompeten dan Figur dari Luar ASN

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Langkah cepat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan
Peraturan Gubernur no 13 tahun 2026, tentang Pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jawa Timur, disebut sebagai langkah langkah maju dalam memperbaiki keberadaan BUMD Jatim lebih produktif, kaitannya dengan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.

Dikonfirmasi tentang pembentukan BP BUMD BLUD ini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim Fuad Benardi menyebut ini adalah langkah yang sejalan dan selaras dengan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim.

Namun Fuad meminta Biro ini, akan diisi oleh jajaran pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten di bidangnya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan tata kelola serta manajemen BUMD di Jawa Timur.

​”Harapannya nanti BP BUMD ini bisa diisi oleh jajaran pejabat ASN yang memang berkompeten. Sehingga nantinya bisa meningkatkan tata kelola manajemen BUMD dan meningkatkan pendapatan dari deviden BUMD yang dimiliki oleh Jawa Timur,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim ini, Kamis (1/10/2026).

Bagi ​Fuad peningkatan dividen dari BUMD sangat krusial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

Tambahan PAD tersebut kata mantan anggota Pansus BUMD Jatim ini, dapat membantu menutup dan mengatasi defisit APBD Provinsi Jatim yang nilainya masih cukup besar, khususnya dalam menyongsong rencana tahun anggaran 2027.

Terkait jajaran pengurus dan pimpinan Biro tersebut, Fuad mendorong Gubernur Jatim agar memilih Kepala Biro yang terbaik dan sesuai dengan kompetensinya. Bahkan, untuk bidang-bidang spesifik seperti pengembangan bisnis BUMD, ia mengusulkan adanya opsi lelang jabatan atau penarikan figur berkompeten dari luar.

​”Kami berharap Gubernur bisa memilih kepala Biro yang terbaik sesuai kompetensinya. Untuk bidang terkait pengembangan bisnis BUMD, mungkin bisa dilakukan lelang eksternal untuk mencari sosok ASN dari luar yang punya kompetensi, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari BUMD,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini. Nang

.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita