Debu, Jalan dan Aktivitas Kendaraan
Dampak lain yang paling cepat dirasakan masyarakat biasanya bukan berasal dari fasilitas pembangkit, melainkan dari aktivitas konstruksi.
Mobilisasi kendaraan berat dapat menghasilkan debu, kebisingan, getaran dan meningkatkan beban jalan.
Dalam kajian Pemkab Ponorogo bersama ITB pada 2026, klaster Jenangan–Ngebel disebut memiliki area terganggu sekitar 38,5 hektare dan masih terdapat 15,31 hektare lahan yang belum direklamasi. Kajian tersebut juga menyoroti persoalan pengelolaan air limbah tambang, pengendalian debu, limbah B3, stabilitas lereng serta kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase tinggi.
Namun, angka tersebut merupakan data klaster aktivitas pertambangan Jenangan–Ngebel secara umum, bukan otomatis luas lahan proyek geothermal. Pemisahan data ini penting agar pemberitaan tidak mencampurkan aktivitas pertambangan dengan proyek panas bumi.
Warga: Mendapat Manfaat atau Menanggung Risikonya?
Pengembangan energi panas bumi pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi, lapangan kerja dan tambahan pasokan energi.
Namun, manfaat tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar proyek.
DLH Ponorogo sendiri dalam pengawasan terhadap proyek geothermal di Desa Ngebel pada 2019 menyebut kegiatan panas bumi memiliki potensi dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Saat itu DLH melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT Bakri Damakarya Energi dan meminta pemenuhan sejumlah aspek pengelolaan lingkungan.
Artinya, isu lingkungan bukan persoalan baru dalam pengembangan geothermal Ngebel.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kondisi pengelolaan lingkungan setelah aktivitas pengembangan berlanjut.
Jangan Tunggu Longsor Baru Bertindak
Kawasan Ngebel memiliki kombinasi faktor yang harus diperhatikan: lereng pegunungan, tanah vulkanik, daerah tangkapan air, curah hujan dan keberadaan permukiman di bagian bawah lereng.
Karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi penting.
Pemerintah dan pengelola proyek perlu memastikan setiap pembukaan lahan memiliki sistem pengendalian erosi, drainase, sedimentasi dan stabilisasi lereng yang memadai.
Pengawasan kualitas air juga perlu dilakukan secara terbuka dan berkala. Warga seharusnya mengetahui kondisi sumber air mereka sebelum, selama dan setelah kegiatan proyek.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan reklamasi benar-benar dilakukan setelah lahan tidak lagi digunakan.
Sebab, keberhasilan proyek geothermal tidak cukup diukur dari berapa megawatt listrik yang mampu dihasilkan.
Ukuran keberhasilan lainnya adalah apakah lereng tetap aman, sumber air tetap terjaga, jalan dan lingkungan tidak terbebani, serta masyarakat sekitar benar-benar memperoleh manfaat tanpa harus menanggung risiko lingkungan yang tidak proporsional.
Ngebel memiliki potensi energi sekaligus potensi wisata dan sumber daya air yang penting bagi masyarakat Ponorogo. Tantangannya adalah memastikan pengembangan energi tidak mengorbankan fungsi ekologis kawasan.
Pertanyaan akhirnya sederhana: ketika panas bumi Ngebel menghasilkan energi untuk banyak wilayah, siapa yang memastikan tanah, air dan warga yang berada tepat di atas sumber energinya tetap terlindungi?
