JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan arah baru kepemimpinannya di tubuh Polri dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan kepolisian.
Suyudi ingin kantor polisi benar-benar menjadi tempat masyarakat mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika menghadapi persoalan, terutama bagi korban tindak kejahatan.
Gagasan tersebut disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026). Dalam paparannya, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai dasar kepemimpinannya.
Salah satu penekanan yang disampaikan Suyudi adalah perubahan wajah pelayanan kepolisian. Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor polisi karena menjadi korban tidak boleh justru berhadapan dengan proses yang berbelit.
“Cita-cita saya sederhana. Ketika seorang anak melihat polisi, ia merasa aman, bukan takut. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan,” kata Suyudi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu gambaran visi Suyudi untuk membangun Polri yang lebih humanis sekaligus responsif terhadap persoalan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan Polri tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program, aplikasi, operasi, rapat maupun publikasi. Ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Suyudi menyebut sejumlah indikator, mulai dari masyarakat yang merasa lebih aman, laporan yang lebih mudah diterima, pertolongan yang datang lebih cepat, kepastian penanganan perkara, perlindungan terhadap korban hingga penerapan hukum yang adil.
Suyudi juga menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, polisi harus mampu menerima kritik tanpa kehilangan kewibawaan.
Di sisi lain, ketika kejahatan mengancam, polisi harus berada di garis depan dengan keberanian dan profesionalisme.
“Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan,” tegasnya.
Suyudi menjabarkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” melalui enam prinsip, yakni hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat dalam memberikan pelayanan, adil dalam menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, serta adaptif menghadapi perubahan.
Konsep tersebut tidak hanya diarahkan pada perubahan slogan, tetapi juga pembenahan sistem pelayanan dan penegakan hukum.
Suyudi menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan Polri, antara lain kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena no viral no justice, kepercayaan masyarakat terhadap pengaduan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan.
Ia menegaskan laporan polisi bagi korban bukan sekadar dokumen administratif. Laporan merupakan bentuk harapan masyarakat bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, pelapor dinilai berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik.
Arah kepemimpinan Suyudi kemudian mulai diterjemahkan dalam jajaran Polri. Pada Senin (5/10/2026), Korlantas Polri mulai menyosialisasikan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” kepada jajaran internal.
Brigjen Pol Aries Syahbudin meminta jajaran Korlantas menerapkan semangat tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan mengedepankan pelayanan yang humanis dan profesional.
Suyudi sendiri menegaskan jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab.
Karena itu, perubahan yang ingin dibangun tidak berhenti pada slogan. Ukurannya adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran polisi ketika membutuhkan perlindungan.
Bagi Suyudi, menjadi polisi merupakan kehormatan, memimpin Polri adalah amanah, sedangkan mengabdi bersama masyarakat menjadi tujuan.
