PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Perpanjangan dilakukan ketika penyidik masih menyelesaikan sejumlah tahapan penting, termasuk pendalaman barang bukti dan perhitungan kerugian keuangan negara.
Dua tersangka yang masa tahanannya diperpanjang adalah FS dan S. Keduanya tetap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Ponorogo.
Kasintel Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata mengatakan, perpanjangan masa tahanan diperlukan agar penyidik memiliki waktu untuk menuntaskan proses penyidikan.
“Alasannya untuk menyelesaikan proses penyidikan terkait dengan barang bukti, termasuk perhitungan KN (kerugian negara),” ujar I Komang Ugra Jagiwirata, Senin (5/10/2026).
Masa Tahanan FS Diperpanjang hingga 1 November
Untuk tersangka FS, perpanjangan masa tahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 132/PenPid.B-HAN/2026/PN Png tertanggal 22 September 2026.
Pengadilan memberikan perpanjangan masa tahanan pertama selama 30 hari. Masa perpanjangan berlaku mulai 3 Oktober 2026 hingga 1 November 2026.
Selama masa perpanjangan tersebut, FS tetap menjalani penahanan di Rutan Klas IIB Ponorogo.
Tersangka S Ditahan hingga 3 November
Sementara itu, tersangka berinisial S juga mendapat perpanjangan masa tahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 133/PenPid.B-HAN/2026/PN Png tertanggal 22 September 2026.
Masa tahanan S diperpanjang untuk pertama kalinya selama 30 hari, terhitung mulai 5 Oktober 2026 sampai dengan 3 November 2026.
S juga tetap menjalani penahanan di Rutan Klas IIB Ponorogo.
Kejari Masih Dalami Barang Bukti
Perpanjangan masa tahanan ini menunjukkan bahwa penyidik masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan rangkaian penyidikan perkara dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.
Salah satu fokus yang masih dikerjakan adalah penyelesaian proses terkait barang bukti dan penghitungan kerugian keuangan negara.
Penghitungan kerugian negara menjadi bagian penting dalam perkara tersebut karena hasilnya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perkembangan penanganan perkara selanjutnya.
Sebelumnya, Kejari Ponorogo telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait perkara tunjangan perumahan DPRD. Penyidik juga telah meminta sejumlah anggota maupun mantan anggota DPRD Ponorogo mengembalikan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, sebagian pihak telah mengembalikan uang yang sebelumnya menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Namun, penyidik masih terus mendalami pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan serta memastikan besaran kerugian negara.
Dengan perpanjangan masa tahanan terhadap FS dan S, Kejari Ponorogo memiliki tambahan waktu untuk menuntaskan proses penyidikan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Penyidik juga masih harus memastikan seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan perkara serta memenuhi kebutuhan pembuktian dalam proses hukum selanjutnya.
Kejari Ponorogo menegaskan proses penanganan perkara terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
