PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo pada Selasa, 6 Oktober 2026. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas maraknya kekosongan jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar segera teratasi demi mencegah terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Eko Priyo Utomo, menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar kekosongan ratusan jabatan struktural ini dapat segera diisi. Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total sekitar 500-an jabatan struktural yang ada, tercatat sebanyak 62 posisi mengalami kekosongan, baik dari eselon I, II, III, maupun IV. Oleh karena itu, Komisi A mendorong agar gerbong mutasi ini bisa segera digelar.
“Dari sekitar 500-an jabatan struktural, masih ada 62 jabatan yang kosong. Kami mendorong agar kekosongan ini segera diisi karena jangan sampai berdampak terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Eko.
Eko Priyo Utomo memperkirakan estimasi waktu mundur yang dibutuhkan mulai dari perizinan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga persetujuan gubernur dan instansi lain membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk merampungkan proses mutasi terhitung sejak hari ini.
Dengan demikian, jika prosesnya berjalan lancar, mutasi besar-besaran untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo diproyeksikan dapat terlaksana pada bulan November mendatang.
Selain percepatan pengisian jabatan, Komisi A juga mendorong agar penempatan pejabat baru benar-benar disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas di tempat tugasnya melalui penerapan manajemen talenta oleh BKPSDM.
Langkah ini ditekankan agar tidak terjadi salah penempatan yang dapat membuat kinerja di tempat tertentu menjadi tidak maksimal.
Dari sisi profesionalitas, Komisi A turut menyepakati dan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam alokasi anggaran pada tahun 2027, agar program diklat bagi ASN Ponorogo dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana BKPSDM guna mendongkrak kapasitas mereka.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan terkait wewenang Pelaksana Tugas (Plt) dalam melakukan mutasi, Eko menjelaskan bahwa hal tersebut pada prinsipnya diperbolehkan.
Namun, mutasi oleh Plt harus melalui tahapan dan proses perizinan gubernur yang harus dilewati dengan baik.
