JAKARTA, KANALINDONESIA.COM : Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap temuan penting dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam persidangan, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
Hal itu disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (6/10/2026).
Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan, dokumen yang ditemukan dalam perkara tersebut antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Namun, dokumen tersebut dinilai bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan.
“Certificate of attendance dan dokumen lain sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Meski demikian, temuan tersebut tidak membuat MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Terbentur Kedudukan Hukum Pemohon
MK menyatakan persoalan utama perkara tersebut adalah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon.
Para pemohon terdiri dari organisasi masyarakat sipil, partai politik, sejumlah warga negara, serta tokoh seperti Denny Indrayana.
Mereka dinilai bukan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres berdasarkan ketentuan UU MK dan PMK.
“Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo,” kata Hakim Konstitusi Liliek P. Adi.
MK juga menilai perkara tersebut secara substansial tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres 2024 karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Temuan Ada, Diskualifikasi Tak Bisa Dilakukan
Dalam amar putusan, MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang menyangkut kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Artinya, Mahkamah Konstitusi memang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah/sertifikat/diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan Gibran, tetapi Mahkamah tidak sampai memutus bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan atau membatalkan statusnya sebagai Wakil Presiden.
MK menegaskan persoalan keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden maupun wakil presiden secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilainya.
Dengan demikian, putusan MK hari ini tidak menjawab secara final apakah syarat pendidikan Gibran sah atau tidak, melainkan menutup perkara karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukannya.
Perjelas Batas Temuan Mahkamah Konstitusi.
