BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp417.171.682.888 pada Tahun Anggaran 2026. Nilai tersebut melonjak sekitar Rp52,24 miliar dibandingkan alokasi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp364.925.878.200.
Besarnya kenaikan anggaran tersebut sekaligus membuka pertanyaan baru mengenai seberapa ketat pemerintah daerah mengawal setiap rupiah yang mengalir ke desa.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemkab Bandung Barat, Rabu (7/10/2026), anggaran tersebut masuk dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Dalam dokumen tersebut, belanja bantuan keuangan daerah kepada desa tercatat meningkat dari Rp364,925 miliar menjadi Rp417,171 miliar.
Kenaikan itu bukan angka kecil. Di dalamnya terdapat Dana Desa (DD) sebesar Rp212.058.536.000 serta Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp144.050.628.900.
Khusus ADD, angkanya mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp111.050.628.900 menjadi Rp144.050.628.900 atau bertambah Rp33 miliar.
Sementara itu, salah satu pos Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa juga mengalami peningkatan dari Rp41.816.713.300 menjadi Rp61.062.517.988. Kenaikannya mencapai Rp19.245.804.688.
Namun, membesarnya anggaran tentu tidak otomatis menjamin semakin baiknya hasil pembangunan di tingkat desa.
Justru di titik inilah persoalan pengawasan menjadi penting. Data yang dihimpun menunjukkan terdapat 272 titik paket pekerjaan desa yang tersebar di 165 desa di Kabupaten Bandung Barat. Nilai masing-masing pekerjaan bervariasi, mulai sekitar Rp30 juta hingga mencapai Rp17.045.437.500.
Dengan jumlah paket dan nilai anggaran sebesar itu, pemerintah daerah dituntut memastikan seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban berjalan transparan.
Sebab, semakin besar nilai anggaran yang beredar, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang mampu mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan.
Isu Potongan Proyek Harus Dibuka Terang
Di tengah besarnya kucuran Bankeu, muncul informasi dan dugaan mengenai adanya praktik pemotongan dalam sejumlah pekerjaan proyek desa.
Informasi yang beredar bahkan menyebut potongan dapat mencapai persentase sangat besar. Jika benar terdapat pemotongan hingga 50 persen dari nilai pekerjaan, persoalannya tidak lagi sekadar soal efisiensi proyek.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah: siapa yang menerima potongan, atas dasar apa potongan dilakukan, dan apakah nilai serta spesifikasi pekerjaan akhirnya berubah dari RAB yang telah ditetapkan?
Dugaan tersebut tentunya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, kontrak, realisasi pekerjaan, volume pekerjaan, kualitas material, hingga aliran pembayaran.
Jika anggaran dalam dokumen menunjukkan satu nilai, tetapi pekerjaan di lapangan dikerjakan dengan nilai efektif yang jauh lebih rendah karena adanya potongan, maka kualitas pembangunan desa berpotensi menjadi korban.
Dalam kondisi seperti itu, masyarakat bukan hanya kehilangan kualitas infrastruktur, tetapi juga berpotensi kehilangan manfaat maksimal dari anggaran publik yang seharusnya diterima desa.
Informasi mengenai adanya pihak perantara atau makelar proyek juga perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah perlu membuka mekanisme penetapan pekerjaan, pihak pelaksana, nilai kontrak, serta realisasi pekerjaan agar tidak muncul ruang gelap dalam pengelolaan Bankeu.
Pengawasan Inspektorat Jangan Berhenti di Atas Kertas
Persoalan berikutnya adalah efektivitas pengawasan.
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 secara khusus mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan mencakup evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa hingga evaluasi dokumen pertanggungjawaban APB Desa. Hasil pengawasan camat juga menjadi bahan bagi APIP daerah untuk menentukan ruang lingkup pengawasan.
