PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo masih menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sembilan anggota DPRD Ponorogo yang belum mengembalikan kerugian negara dalam kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD.
Dari sembilan anggota DPRD yang telah dipanggil penyidik, delapan orang sudah memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun, satu anggota lainnya belum hadir meski telah dipanggil sebanyak dua kali.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata mengatakan, penyidik masih menunggu anggota DPRD tersebut memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan.
“Dari sembilan yang dipanggil, delapan sudah hadir. Satu orang sudah dipanggil dua kali, tetapi belum memenuhi panggilan penyidik,” kata Ugra.
Selain persoalan kehadiran dalam pemeriksaan, sembilan anggota DPRD tersebut juga menjadi bagian dari pihak yang belum mengembalikan kerugian negara dalam perkara tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.
Ugra menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pihak dan alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan perkara tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo periode 2023–2026.
Dalam proses penyidikan, Kejari Ponorogo sebelumnya telah menetapkan dua tersangka. Penyidik juga masih menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai bagian penting dalam penanganan perkara.
Sementara itu, dari sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya telah mengembalikan kelebihan pembayaran, nilai pengembalian telah mencapai miliaran rupiah. Namun, masih terdapat pihak yang belum mengembalikan kerugian negara sesuai hasil penyidikan.
Penyidik Kejari Ponorogo memastikan proses hukum perkara tersebut tetap berjalan. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diperlukan dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta melengkapi alat bukti sebelum penyidikan memasuki tahapan selanjutnya.
Dengan masih adanya satu anggota DPRD yang belum memenuhi panggilan setelah dua kali dipanggil, penyidik terus melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan tersebut.
Proses hukum perkara dugaan tunjangan perumahan DPRD Ponorogo masih berlangsung. Para pihak yang terkait tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
