JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
KPK menerima surat konfirmasi dari Nusron yang menyatakan dirinya tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan internal Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.
“Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Budi, keterangan Nusron dibutuhkan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. Penyidik juga masih menelusuri aliran uang dan dugaan alur perintah dalam perkara tersebut.
“Karena memang keterangan dari Saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini,” katanya.
KPK juga ingin mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan selain delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK Telusuri Aliran Uang dan Penerimaan Internal
Budi mengungkapkan penyidik tidak hanya mendalami dugaan suap dalam pengurusan HGB. KPK juga menelusuri dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penyidik, kata dia, sedang menelusuri asal-usul uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk dugaan penerimaan yang berkaitan dengan layanan pertanahan maupun setoran internal.
“Diduga uang-uang yang diamankan pada saat peristiwa tangkap tangan tersebut tidak hanya soal pelayanan pertanahan, tetapi juga ada penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkup Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi.
Karena itu, KPK meminta Nusron bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan setelah jadwal pemeriksaan ditetapkan kembali.
“Kami mengimbau agar koordinasi dan penjadwalan ulang berikutnya Saudara NW bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik,” kata Budi.
Hanya Satu Saksi Hadir
Pada hari yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain. Mereka adalah Direktur Utama PT Kencana Jayaproperty Agung Indra Widjaja Antono, Direktur PT Kencana Jayaproperty Agung Hary Arief Sofyan, serta pegawai swasta Herman Triono.
Dari tiga saksi tersebut, hanya Herman Triono yang memenuhi panggilan penyidik.
Delapan Orang Jadi Tersangka
KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas:
Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk;
Arif Sugiyanto;
Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq;
Rizal Pahlevi, pihak swasta;
Erwin; dan
Muhammad Fakhry.
KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Seluruh tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
OTT KPK Amankan Rp106,3 Miliar
Kasus tersebut bermula dari OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang dan mengamankan barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar.
