JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar rata-rata Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari total biaya tersebut, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Penetapan ini menjadi perkembangan penting bagi calon jemaah haji Indonesia yang mulai mempersiapkan kebutuhan biaya keberangkatan pada 2027.
Mengacu pada informasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), rata-rata biaya pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah diperkirakan sekitar Rp23,25 juta. Besaran tersebut diperoleh setelah memperhitungkan setoran awal, saldo nilai manfaat pada rekening virtual jemaah, serta dukungan pemerintah untuk komponen biaya tertentu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah dalam rapat penetapan biaya haji tersebut.
“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sepakat menetapkan rata-rata sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah,” demikian kesimpulan rapat yang disampaikan Dasco.
BPIH 2027 Turun dari Usulan Awal Pemerintah
Penetapan BPIH 2027 menunjukkan penurunan dibandingkan usulan awal pemerintah. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan rata-rata BPIH sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah haji reguler.
Dalam usulan awal tersebut, jemaah direncanakan menanggung 40 persen biaya melalui Bipih, sedangkan 60 persen sisanya berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Setelah melalui pembahasan bersama DPR, total BPIH disepakati menjadi Rp98,46 juta per jemaah. Namun, komposisi pembiayaannya berubah, dengan porsi Bipih sebesar 55,50 persen dan nilai manfaat sebesar 44,50 persen.
Perubahan komposisi tersebut membuat total biaya penyelenggaraan turun dibandingkan usulan awal, meskipun persentase biaya yang menjadi tanggungan langsung jemaah lebih besar daripada skema yang semula diusulkan pemerintah.
Rincian Komponen Biaya Haji 2027
Berdasarkan data BPKH, rata-rata BPIH 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yakni biaya penerbangan, biaya penyelenggaraan di Arab Saudi, dan biaya penyelenggaraan di dalam negeri.
Berikut rinciannya:
Biaya penerbangan: Rp38.505.046 per jemaah.
Biaya operasional di Arab Saudi: Rp54.317.360 per jemaah.
Biaya penyelenggaraan di dalam negeri: Rp5.643.945 per jemaah.
Total ketiga komponen tersebut mencapai sekitar Rp98,47 juta per jemaah.
Sementara itu, Bipih sebesar Rp54.648.825 merupakan bagian biaya yang dibebankan kepada jemaah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penerbangan, sebagian layanan di Arab Saudi, serta kebutuhan biaya hidup atau living cost.
Adapun rata-rata Rp43.817.526,35 per jemaah bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji yang dikelola BPKH.
Nilai manfaat merupakan hasil pengembangan dana haji melalui penempatan dan investasi. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelunasan Jemaah Sekitar Rp23,25 Juta
Calon jemaah perlu membedakan antara total BPIH, Bipih, dan jumlah pelunasan yang harus dibayarkan.
BPIH merupakan keseluruhan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bipih adalah bagian biaya yang menjadi tanggungan langsung jemaah, sedangkan pelunasan merupakan sisa pembayaran setelah memperhitungkan setoran awal dan komponen pengurang yang berlaku.
