PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Setelah pemanggilan ketiga, satu dari 9 orang saksi yang belum mengembalikan kerugian negara dalam kasus tunjangan perumahan DPRD akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, Senin (12/10/2026). Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan didampingipengacaranya, Arif Mactuchin, S.H., dan mendapat sekitar 16 pertanyaan dari penyidik.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Ponorogo, I Komang Ugra Jagiwirata, membenarkan bahwa penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) telah memeriksa saksi tersebut.
“Untuk yang hadir pada hari ini adalah panggilan ketiga,” kata I Komang Ugra Jagiwirata kepada awak media, Senin (12/10/2026).
Ugra menjelaskan, penyidik sebelumnya telah melayangkan dua kali panggilan kepada yang bersangkutan. Pada panggilan pertama, yang bersangkutan belum hadir. Sementara itu, pada panggilan kedua, surat yang dikirimkan ke rumahnya belum mendapat respons.
“Untuk yang keduanya, karena suratnya itu dikirim ke rumahnya, beliau belum menjawab. Kemudian di pemanggilan ketiga, beliau sudah bisa dihubungi dan siap hadir, dan hari ini hadir untuk memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 WIB dan yang bersangkutan mendapat pendampingan pengacara.
“Tadi pemeriksaan didampingi oleh pengacara,” ujarnya.
Sementara itu, Arif Mactuchin, S.H., selaku pengacaranya mengatakan bahwa kliennya memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan dengan lancar. Ia menjelaskan, ketidakhadiran klienya pada dua panggilan sebelumnya bukan karena menghindari pemeriksaan, melainkan karena memiliki kesibukan di luar kota.
“Jadi bukan tidak hadir, karena memang ada kesibukan di luar kota dan memang hari ini meluangkan waktu untuk menghadiri itu,” kata Arif.
Menurut Arif, pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung relatif singkat, sekitar satu jam.
“Oh, tidak lama, prosesnya tidak lama, paling sekitar satu jam,” ujarnya.
Arif menambahkan, pertanyaan penyidik juga menyinggung persoalan potensi kerugian negara dalam perkara tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo.
Selain pemeriksaan saksi, Arif mengungkapkan bahwa persoalan pengembalian potensi kerugian negara juga telah disampaikan kepada penyidik. Menurut dia, pengembalian tersebut merupakan kewajiban apabila dana yang dimaksud masuk dalam kategori kerugian negara.
“Kalau itu tadi juga sudah disampaikan kepada penyidik, memang karena ini masuk menjadi kerugian negara, sebagai warga negara memang harus ada kewajiban untuk mengembalikan,” jelas Arif.
Saat ditanya mengenai kesanggupan pengembalian tersebut, Arif menyatakan kliennya sanggup.
“Ya, karena itu warga negara yang baik, ya jelas sanggup,” katanya.
Adapun besaran dana yang akan dikembalikan, mekanisme pengembaliannya, serta penetapan nilai kerugian negara tetap perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan hasil penghitungan yang berwenang.
Pemeriksaan saksi menjadi bagian dari upaya Kejari Ponorogo mendalami dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Penyidik terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui perkara tersebut serta mencocokkannya dengan dokumen dan alat bukti lain.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Penyidik perlu mengungkap proses penetapan, pemberian, dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan tersebut untuk memastikan fakta hukum dalam perkara.
Pemenuhan panggilan dan pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan. Status serta peran setiap pihak tetap harus mengacu pada keterangan resmi aparat penegak hukum dan perkembangan proses hukum yang berjalan.
