PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (14/10/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan tersebut dihadiri 38 dari total 45 anggota dewan. Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis terkait kebijakan anggaran dan pembangunan daerah menjadi perhatian, mulai dari pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), pengelolaan sampah, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Pamekasan dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa program UHC bagi masyarakat Pamekasan ditargetkan berlaku penuh mulai November 2026. Kepastian tersebut, menurutnya, diperoleh setelah pemerintah kabupaten melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, serta jajaran direksi BPJS Kesehatan.
“Kami sudah berkebulatan tekad. Beberapa hari lalu saya bersama Sekda, Dinkes, dan pihak terkait sudah menemui jajaran direksi di BPJS, dan sudah ada kesepakatan bahwa bulan November UHC sudah berlaku penuh,” ujar Bupati.
Ia juga memastikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program UHC telah disiapkan dalam APBD.
Selain sektor kesehatan, pengelolaan sampah turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan distribusi anggaran dan fasilitas pengelolaan sampah menjangkau seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
Upaya tersebut mencakup fasilitasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), bantuan bagi desa dan kelurahan, serta penyediaan 80 unit armada roda tiga untuk mendukung pengangkutan sampah.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga merencanakan penambahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna memperluas jangkauan pelayanan dan mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan.
“Saya ingin TPA tidak hanya satu di Angsana, tetapi di wilayah tengah mepet ke utara sedikit juga diadakan. Dengan demikian, keadilan utara-selatan bisa kita buktikan,” katanya.
Menanggapi usulan agar pengelolaan sampah dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, Bupati menyatakan terbuka terhadap usulan tersebut. Pemerintah daerah akan mengkaji lebih lanjut mekanisme pelaksanaannya.
Sementara itu, terkait sorotan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menjelaskan bahwa perbedaan pembacaan data dapat dipengaruhi oleh metode dan kriteria pembanding yang digunakan dalam analisis statistik APBD.
“perbandingan data perlu dilakukan secara cermat dan sistematis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tutupnya.
