PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Ombudsman Republik Indonesia mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ketersediaan lahan dinilai menjadi modal awal untuk segera merealisasikan program pendidikan yang menyasar 110 siswa tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyampaikan dorongan itu saat meninjau perkembangan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo, Rabu (14/10/2026). Ia berharap proses pembangunan tidak berlarut-larut sehingga program tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi anak-anak yang menjadi sasaran.
Sebelum melakukan peninjauan lapangan, Radian Syam terlebih dahulu menyambangi rumah dinas Bupati Ponorogo. Pertemuan tersebut membahas perkembangan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat bersama jajaran pemerintah daerah.
Menurut Radian, berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo telah tersedia. Tahapan berikutnya adalah merealisasikan pembangunan fisik agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera diwujudkan.
“Lahannya sudah tersedia. Sekarang tinggal proses pembangunan fisiknya. Kami berharap pembangunan ini bisa dipercepat sehingga program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” ujar Radian Syam.
Ia menjelaskan, pemantauan dilakukan untuk memastikan perkembangan persiapan pembangunan sekaligus mengetahui apakah terdapat kendala yang perlu segera ditangani. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Ombudsman juga berencana menyampaikan hasil pemantauan kepada Kementerian Sosial sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong koordinasi antarpihak sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo memperoleh kepastian tindak lanjut.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo direncanakan menyasar 110 siswa. Program ini diharapkan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan akses pendidikan.
Karena itu, ketersediaan lahan perlu segera ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik serta persiapan sarana dan prasarana pendukung. Percepatan diperlukan agar manfaat program tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa yang menjadi sasaran.
Selain pembangunan gedung, kesiapan fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Koordinasi antara pemerintah pusat, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah diperlukan agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lisdyarita diharapkan terus mengawal perkembangan pembangunan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar kebutuhan yang menjadi kewenangannya dapat dipersiapkan secara optimal. Dengan koordinasi yang intensif, berbagai tahapan yang masih harus diselesaikan diharapkan tidak menjadi penghambat realisasi program.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi penting karena lahan telah tersedia, sementara 110 siswa menjadi sasaran penerima manfaat. Kepastian jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan juga diperlukan agar persiapan layanan pendidikan dapat dilakukan secara terukur.
Ombudsman RI akan menyampaikan hasil peninjauan kepada Kementerian Sosial untuk mendorong tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan persiapan program berjalan dan kendala yang muncul dapat segera ditangani.
Dengan lahan yang telah tersedia, percepatan pembangunan diharapkan menjadi prioritas berikutnya. Ombudsman mendorong agar koordinasi dan tindak lanjut tidak berlarut-larut sehingga Sekolah Rakyat di Ponorogo dapat segera diwujudkan dan memberikan manfaat bagi 110 siswa yang menjadi sasaran program.
