Rencana itu disebut sebagai langkah untuk meminta kejelasan dan menguji apakah tindakan pencabutan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan fakta, dokumen, kewenangan petugas, serta aturan yang menjadi dasar tindakan.
Secara hukum, tindakan penertiban harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Pemerintah tidak cukup hanya menyebut alasan ketertiban, tetapi perlu menjelaskan ketentuan yang dilanggar, pejabat yang berwenang, serta prosedur yang menjadi dasar tindakan tersebut.
Dalam konteks ini, terdapat sejumlah ketentuan yang relevan untuk diperiksa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 mengatur larangan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Sementara itu, Pasal 10 memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Ketentuan tersebut relevan untuk menilai apakah tindakan pencabutan dilakukan dalam batas kewenangan dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ada atau tidaknya pelanggaran administrasi harus ditentukan berdasarkan fakta, dokumen, dan kewenangan petugas dalam perkara ini.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame
Perda ini mengatur penyelenggaraan reklame, termasuk perizinan, larangan, pengawasan, pengendalian, penertiban, serta sanksi. Perda tersebut berlaku sejak 4 Juni 2025 dan menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 beserta perubahannya.
Meski demikian, pemerintah perlu menjelaskan apakah spanduk penolakan pembangunan sekolah tersebut termasuk objek yang diatur sebagai reklame menurut ketentuan yang berlaku. Klasifikasi ini penting karena spanduk penyampaian aspirasi tidak otomatis dapat diperlakukan sama dengan reklame komersial.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penataan dan Perizinan Reklame
Peraturan ini berstatus berlaku dan mengatur penataan serta perizinan reklame di Kota Bandung.
Karena itu, Kecamatan Cicendo dan petugas terkait perlu menjelaskan apakah ketentuan tersebut menjadi dasar penertiban, apakah objek yang dicabut masuk dalam cakupannya, serta mekanisme apa yang seharusnya ditempuh.
- Pasal 521 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
Pasal 521 mengatur perbuatan melawan hukum berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Ketentuan ini dapat menjadi bahan pemeriksaan apabila pencabutan disertai perusakan atau penghilangan spanduk milik pihak lain dan unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Akan tetapi, pencabutan spanduk saja tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Harus diperiksa apakah spanduk dirusak, dibuat tidak dapat digunakan, atau dihilangkan secara melawan hukum, berikut bukti dan keadaan yang menyertainya.
Warga Desak Penjelasan dan Siap Menempuh Jalur Hukum
Dengan adanya sejumlah ketentuan tersebut, warga RT 11 RW 05 meminta Pemerintah Kecamatan Cicendo dan petugas Trantib membuka dasar hukum pencabutan spanduk secara transparan.
