BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian setelah bahan penelusuran sejumlah dokumen memperlihatkan perbedaan pencatatan modal, informasi fasilitas pinjaman Rp9 miliar, serta komponen keuangan yang berkaitan dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan tersebut memunculkan kebutuhan untuk menelusuri secara menyeluruh arus keuangan perusahaan, mulai dari penyertaan modal pemerintah daerah, penerimaan dan penggunaan pinjaman, pembayaran kewajiban, hingga setoran yang benar-benar masuk ke kas daerah.
Atas persoalan itu, BPK RI dan Bupati Bandung Barat diminta mendorong audit menyeluruh terhadap aliran keuangan Perumdam Tirta Wibawa Mukti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada angka yang berbeda dalam dokumen, tetapi juga menelusuri transaksi yang mendasarinya, bukti penggunaan dana, pelaksanaan pekerjaan, serta kesesuaian pencatatan antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Desakan audit tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, perbedaan angka dalam dokumen keuangan bukan dengan sendirinya bukti penyimpangan. Kepastian mengenai ada atau tidaknya persoalan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen lengkap dan hasil audit pihak berwenang.
BPK RI DAN BUPATI DIMINTA TELUSURI SELURUH ALIRAN DANA
Penelusuran keuangan Perumdam perlu mencakup keseluruhan transaksi, bukan sekadar mencocokkan angka modal atau saldo akhir dalam laporan.
BPK RI diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangannya, sedangkan Bupati Bandung Barat selaku kepala daerah perlu memastikan pengawasan terhadap BUMD berjalan efektif melalui perangkat daerah dan mekanisme pengawasan yang berwenang.
Ruang lingkup pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian meliputi dokumen penyertaan modal, rekening penerimaan dan pengeluaran perusahaan, perjanjian pinjaman, realisasi penggunaan dana, pembayaran kewajiban, kontrak pekerjaan, hingga laporan setoran PAD.
Pemeriksaan juga perlu menguji apakah setiap transaksi memiliki bukti pendukung yang sah dan apakah pencatatan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi.
Apabila ditemukan perbedaan pencatatan, penyebabnya harus dijelaskan berdasarkan dokumen sumber. Jika terdapat transaksi yang belum dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, audit tidak sekadar menjadi upaya menjawab pertanyaan publik, tetapi juga menjadi sarana memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan daerah.
SELISIH PENCATATAN MODAL RP4,63 MILIAR PERLU DIKLARIFIKASI
Salah satu persoalan yang mencuat adalah perbedaan angka modal disetor Perumdam Tirta Wibawa Mukti dalam bahan dokumen yang ditelusuri.
Data yang merujuk pada laporan BPKP per 31 Desember 2024 mencantumkan modal disetor sebesar Rp39.635.474.108. Sementara itu, dokumen yang merujuk pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat mencantumkan angka Rp35.000.000.000.
Apabila kedua angka tersebut merujuk pada komponen modal dan periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp4.635.474.108 atau sekitar Rp4,63 miliar.
Perbedaan ini membutuhkan pencocokan dengan dokumen penyertaan modal pemerintah daerah, riwayat transaksi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan akuntansi perusahaan.
Sejumlah hal perlu dipastikan, di antaranya apakah kedua angka menggunakan dasar pencatatan yang sama, apakah terdapat transaksi pada periode berbeda, atau apakah selisih timbul akibat reklasifikasi akun maupun faktor lain.
Tanpa pemeriksaan dokumen lengkap, penyebab perbedaan tersebut belum dapat dipastikan.
Karena itu, manajemen Perumdam dan Pemkab Bandung Barat perlu memberikan penjelasan yang dapat diuji berdasarkan dokumen resmi agar posisi modal perusahaan tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan.
