“Sehingga kami akan menantikan action nyatanya dari Ombudsman RI. Apabila Kantor ATR/BPN masih tetap seperti ini, tidak mengindahkan tentang pelayanan publik, tentu kami juga akan menyikapi lebih lanjut. Bisa saja kami adukan atau kami gugat ke Komisi Informasi Pusat. Juga bisa juga ketika kami temukan potensi pidana, tidak menutup kemungkinan kami juga lakukan laporan atas perbuatan pidana tersebut,” ujarnya.
Pengawasan terhadap pelayanan publik dan penanganan dugaan maladministrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Di sisi lain, Kantor ATR/BPN Ponorogo memberikan penjelasan mengenai alasan permohonan informasi tersebut tidak dipenuhi. Koordinator Pelayanan Kantor ATR/BPN Ponorogo, Rizky Yogatama, mengatakan sertifikat tanah yang menjadi objek permohonan tercatat masih dijaminkan kepada bank.
Menurut Rizky, status tersebut berkaitan dengan persyaratan pihak yang berwenang meminta informasi mengenai objek tanah. Ia menyebut permohonan melalui kuasa hukum tidak dapat dipenuhi apabila hubungan hukum pemohon dengan objek yang dimaksud belum memenuhi ketentuan.
“Ketika ini dijaminkan, berarti yang berhak di situ adalah pemegang hak tanggungan, pemegang jaminan,” jelas Rizky.
Ia mengatakan, permintaan informasi mengenai tanah yang masih dibebani hak tanggungan harus memperhatikan persyaratan yang berlaku, termasuk persetujuan pemegang hak tanggungan. Apabila permohonan diajukan melalui kuasa hukum, pemberian kuasa juga harus berasal dari pihak yang berwenang.
“Jadi, kalau misalnya masih dijaminkan, ya kalau mau minta informasi, ya harus persetujuan dari pemegang hak tanggungan, seperti itu,” katanya.
Penjelasan serupa disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Ponorogo, Rici Wahyu Nugroho. Ia menegaskan bahwa permohonan informasi perlu memenuhi persyaratan hubungan hukum, terutama jika sertifikat masih tercatat sebagai jaminan bank.
“Kemarin itu sudah jelas ya, ada hubungan hukum atau tidak, pertama ini kan sudah dijaminkan, secara teknisnya seperti itu. Ya harus dengan persetujuan pemegang hak tanggungan,” pungkasnya.
