PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM:
Membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan ikatan pernikahan. Komunikasi, tanggung jawab, sikap saling melengkapi, serta kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, dalam kegiatan program GAS NIKAH.
Hj. Ansari menegaskan, kehidupan rumah tangga tidak dibangun dengan menuntut pasangan menjadi sempurna. Sebaliknya, suami dan istri harus mampu memahami kekurangan masing-masing, membangun kesepakatan, serta menjalankan tanggung jawab secara seimbang sesuai peran dalam keluarga.
Ia juga membagikan pengalaman perjalanan rumah tangganya, termasuk ketika mendapat permintaan dari suaminya untuk lebih fokus pada keluarga. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari dinamika rumah tangga yang membutuhkan komunikasi dan kesepahaman sebelum mengambil keputusan penting.
Perjalanan pengabdiannya kemudian berlanjut ke ranah politik. Pada 2024, Hj. Ansari mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI.
“Sejak saat itu saya mewakafkan diri saya untuk negara, untuk menjadi wakil rakyat,” ungkapnya.
Pengalaman tersebut menjadi refleksi tentang pentingnya dukungan keluarga dalam menjalankan tanggung jawab, baik di ranah domestik maupun dalam pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Hj. Ansari, suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memberikan teladan. Sementara itu, istri memiliki peran penting dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keduanya harus mampu membangun hubungan yang dilandasi pemahaman, tanggung jawab, dan komitmen bersama.
“Tidak ada yang sempurna. Dalam pernikahan itu bagaimana kita saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan saling menutupi kekurangan,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Pelaksana dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Abd Wahid Rasyidin, menyoroti persoalan pencatatan pernikahan yang masih perlu mendapat perhatian masyarakat.
Ia mengingatkan calon pasangan suami istri agar memastikan pernikahannya tercatat secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari persoalan administrasi yang dapat muncul di kemudian hari.
Pernikahan yang tidak tercatat, atau yang lazim disebut nikah siri, berpotensi menyulitkan pasangan ketika harus membuktikan status perkawinan dan mengurus berbagai dokumen hukum. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian penting dari perlindungan hak-hak keluarga.
Wahid juga mengingatkan generasi muda agar tidak terburu-buru menentukan pasangan, terutama ketika perkenalan berlangsung melalui media sosial. Calon pasangan perlu dikenal secara mendalam, termasuk agama dan latar belakangnya, sebelum mengambil keputusan untuk menikah.
Melalui program GAS NIKAH, masyarakat diharapkan semakin memahami dua hal mendasar dalam membangun rumah tangga: kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga dan kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan pernikahan.
Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan pribadi antara dua orang, tetapi juga menjadi awal pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta memiliki kepastian hukum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Yayasan Taufiqus Sibyan Ahmad Faqih, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan H. Mawardi, Kepala KUA Kecamatan Proppo, Kasi Bimas Islam Kemenag Pamekasan Ahmad Ridwan, serta KH. Ali Wasik.
